RESULT AND FOLLOW UP ACTION OPTIMIZING POPULATION & SECONDARY DATA FOR DISASTER MANAGEMENT
Berita BNPB - Seminar Nasional “Optimalisasi Data Kependudukan dan Data Sekunder dalam Penanggulangan Bencana” yang dilaksanakan oleh BNPB dan BPS (Badan Pusat Statistik) serta UNFPA selaku penyelenggara, mulai tanggal 5 – 6 Juni 2012 Hotel Borobudur – Jakarta telah selesai dan ditutup secara resmi oleh Bapak Ir. Fachtul Hadi, Dipl, HE - Sekretaris Utama BNPB.
Seminar “Optimalisasi Data Kependudukan dan Data Sekunder dalam Penanggulangan Bencana” pada hari kedua ini diisi berapa paparan dari BNPB, BPS, Kementerian PU, PVMBG, Kementerian Sosial, LAPAN dan WFP, yang dilanjutkan dengan diskusi oleh peserta seminar. Sebelum dilaksanakan acara penutupan disampaikan kesimpulan dari hasil seminar dan followup action yang disampaikan oleh Kepala Bidang Data, Pusat Data Informasi dan Humas. DR. Ir. Agus Wibowo, Msc, dimana disampaikan :
a. Ketersediaan data adalah sangat penting pada setiap tahap dari penanganan bencana yaitu fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, pemulihan awal maupun fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
b. Data yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana sangat bermacam-macam tidak hanya terbatas pada data kependudukan beserta status sosial dan ekonominya namun juga pentingnya data sekunder seperti data dari kementerian lembaga terkait, data-data yang dimiliki oleh lembaga non pemerintah dll. Dan data tidak terbatas pada data yang bersifat kuantitatif (jumlah) tapi juga data-data yang bersifat kualitatif.
c. Untuk pemenuhan kebutuhan akan data bagi penanggulangan bencana, koordinasi antara BNPB dan lintas sektor terkait akan sangat dibutuhkan sehingga ketersediaan dan pemanfaatan data dapat dipergunakan secara efektif dan optimal.
Follow up action development :
1. Penggabungan data kependudukan dalam penanggulangan bencana:
 |
| Badan Pusat Statistik |
a. Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama BNPB –BPS dalam ketersediaan data kependudu- kan, sosial dan ekonomi, serta peta batas administrasi untuk penanggulangan bencana. Detail teknis kerja sama akan dibahas dalam Perjanjian Kerja Sama :Ø Data yang akan diberikan adalah data dalam bentuk agregat bukan data mentah individu
Ø Data yang akan diberikan adalah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan bagi penanggulangan bencana
Ø Menyusun system proteksi bagi kedua lembaga dan hanya informasi yang dibutuhkan saja yang bisa diakses
Ø Data yang diberikan bersifat continue dan update
Ø Penggunaan teknologi informasi dalam kerja sama seperti penggunaan server to server untuk akses data atau menggunakan simulasi model
b. Melakukan kajian resiko bencana dan dampaknya terhadap penduduk dengan variable dan kharakteristik penduduk yang lebih mendetail dan lebih tajam seperti : umur, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi dll
c. Penyusunan data dasar dan peta batas administrasi (baseline information) dengan mengkombinasikan 2 (dua) sumber data dari BPS yaitu : sensus penduduk dan survey potensi desa (PODES)
d. Penyusunan buku pedoman nasional tentang data standard kebencanaan untuk mendukung implementasi dari Peraturan Kepala BNPB no 8 tahun 2011. Menyempurnakan format perka dengan mengundang semua kluster yang terlibat.
2. Penggabungan data sekunder a. Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui forum komunikasi data yang sudah ada dan mengoptimal- kan fungsi dari forum, memperluas keanggotaan forum tidak hanya terbatas pada kementrian lembaga.
b. Selanjutnya akan dibentuk 2 (dua) forum terkait data kebencanaan yaitu : Forum Sekunder Umum dan Forum Data Citra Inderaja Resolusi Tinggi
Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPB menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mendukung program pengurangan risiko bencana dan sangat diharapkan partisipasi dari kementerian maupun lembaga terkait untuk mewujudkan penggunaan data kependudukan dan data sekunder dalam penanggulangan bencana.
Sumber :Pusdatin dan Humas
Syams©
