




Aksi itu dikuti peserta apel terdiri dari Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Organisasi Angkutan Darat ( Organda ) Sentra Komunikasi ( Senkom), Mitra Polri, Shaka Bhayangkara, Club Motor, Club Mobil dan Polisi Sahabat Anak.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo, membuka secara resmi Aksi Peduli Keselamatan Lalu Lintas pada Apel Besar masyarakat Pencinta Tertib Lalu Lintas (06/02) di Taman Lalu Lintas Saka Bhayangkara, Cibubur, Jakarta Timur, dihadiri Gubernur Provinsi DKI Jakarta H. Fauzi Bowo, Para Walikota/Bupati Se-Jabodetabek, Kababinkam Mabes Polri, Brigjen. Pol. Djoko Susilo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Wahyono, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Condro Kirono, Direktur Operasi Jasa Raharja Budi Setyarso, Kepala Cabang DKI Jakarta, H. Mustimar Karimi dan para undangan lainnya.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta H. Fauzi Bowo, mengatakan kemacetan lalu lintas membawa dampak masalah besar di Ibukota Jakarta. Kemacetan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, pemborosan, dan pengaruh psikologis lainnya. Salah satu fakta sulitnya penyelesaian kemacetan lalu lintas di kota Jakarta, yakni jumlah kendaraan roda empat maupun roda dua tiap tahunnya bertambah, di sisi lain pertambahan ruas jalan yang tersedia terbatas.
Keselamatan lalu lintas senantiasa menjadi perhatian bersama dan harus selalu diupayakan solusi terbaik, tumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Condro Kirono, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada 2010 mempunyai prioritas dalam menurunkan angka kecelakaan jumlah korban laka lantas dan tingkat fatalitas korban. Berbagai langkah dipersiapkan untuk dilakukan antara lain ; Pertama, Road partnership competation 2010 dengan mengajak semua dinas terkait dalam kompetisi ditingkat kabupaten dan kota dalam rangka tertib lantas dan penurunan angka kecelakaan, dan bagi yang berhasil akan diberikan apresiasi.
SENKOM MITRA POLRI menjadi peserta terbanyak harapan kedepan lebih dikenal masyarakat dan semakin dicintai sebanyak kurang lebih 200 personel turut memeriahkan giat tersebut dengan hiburan yang dipandu oleh tukul (bukan empat mata) suasana tambah meriah dengan adanya kuis berhadiah helm standar anggota senkom banyak yang mendapat hadih
Jakarta - Bencana alam dibeberapa daerah yang silih berganti membuat penurunan angka kemiskinan lambat. Pasalnya, banyak masyarakat yang tiba-tiba menjadi miskin akibat kehilangan harta bencanya paska bencana alam.
Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, di Gedung DPR RI, Jakarta (2/1)."Sepanjang tahun lalu, bencana alam datang silih berganti, mulai dari banjir hingga gempa bumi, itu membuat usaha pengentasan kemiskinan terhambat," tuturnya.
Seperti yang diketahui dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, sasaran penurunan realisasi kemiskinan ditetapkan antara 12-14%. Namun pada kenyataannya angka kemiskinan mencapai 14,2%.
Armeda mengatakan, bencana alam turut menggoncang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan waktu yang lama untuk bangkit dari kondisi tersebut.
Selain bencana alam, lanjutnya, lambannya pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi guncangan ekonomi akibat krisis ekonomi global yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi ditahun 2008 dan 2009, serta perkembangan usaha pada umumnya.
Penyebab lain, kata dia, kondisi pemenuhan kebutuhan dasar kecukupan pangan dan nutrisi, tingkat kesehatan terutama anak-anak serta pemenuhan air bersih yang juga mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga masyarakat miskin.
"Masih tingginnya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok yang berdampak besar bagi daya beli masyarakat miskin," kata dia. Lebih lanjut Armida mengatakan, untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah dalam kurun waktu 2010-014 telah menganggarkan dana sebesar Rp270 trikiun.
"Sementara itu berkaitan dengan pembangunan daerah, penurunan kemiskinan akan sangat bergantung pula dengan pembangunan daerah tertinggal, terpencil serta pembatasan utang yang tertuang dalam Prioritas 9," pungkasnya. [san/cms]
sumber: www.inilah.com
