RSS
Showing posts with label Kesiapsiagaan. Show all posts
Showing posts with label Kesiapsiagaan. Show all posts

Bencana Alam Picu Penurunan Kemiskinan Melamban

Jakarta - Bencana alam dibeberapa daerah yang silih berganti membuat penurunan angka kemiskinan lambat. Pasalnya, banyak masyarakat yang tiba-tiba menjadi miskin akibat kehilangan harta bencanya paska bencana alam.

Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, di Gedung DPR RI, Jakarta (2/1)."Sepanjang tahun lalu, bencana alam datang silih berganti, mulai dari banjir hingga gempa bumi, itu membuat usaha pengentasan kemiskinan terhambat," tuturnya.

Seperti yang diketahui dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, sasaran penurunan realisasi kemiskinan ditetapkan antara 12-14%. Namun pada kenyataannya angka kemiskinan mencapai 14,2%.

Armeda mengatakan, bencana alam turut menggoncang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan waktu yang lama untuk bangkit dari kondisi tersebut.

Selain bencana alam, lanjutnya, lambannya pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi guncangan ekonomi akibat krisis ekonomi global yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi ditahun 2008 dan 2009, serta perkembangan usaha pada umumnya.

Penyebab lain, kata dia, kondisi pemenuhan kebutuhan dasar kecukupan pangan dan nutrisi, tingkat kesehatan terutama anak-anak serta pemenuhan air bersih yang juga mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga masyarakat miskin.

"Masih tingginnya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok yang berdampak besar bagi daya beli masyarakat miskin," kata dia. Lebih lanjut Armida mengatakan, untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah dalam kurun waktu 2010-014 telah menganggarkan dana sebesar Rp270 trikiun.

"Sementara itu berkaitan dengan pembangunan daerah, penurunan kemiskinan akan sangat bergantung pula dengan pembangunan daerah tertinggal, terpencil serta pembatasan utang yang tertuang dalam Prioritas 9," pungkasnya. [san/cms]

sumber: www.inilah.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Masyarakat Internasional Apresiasi Pengelolaan Bencana di Indonesia

London (ANTARA News) - Badan PBB untuk Masalah Kemanusiaan (UN-OCHA), negara-negara donor dan NGO`s yang bergerak di bidang kemanusiaan mengakui Indonesia sebagai salah satu contoh negara yang telah memiliki sistem pengelolaan bencana yang sangat baik.

Pengakuan itu terungkap ketika UN-OCHA menyelenggarakan pertemuan United Nations Disaster Assessment and Coordination Board, di Jenewa, ujar Sekretaris Pertama PTRI Jenewa , Achsanul Habib, kepada koresponden Antara London, Rabu.

Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Desra Percaya yang mewakili Pemerintah Indonesia, diminta untuk menyampaikan paparan mengenai contoh keberhasilan penanganan pasca gempa di Padang, Sumatra Barat.

UN-OCHA menyebutkan bahwa keterwakilan Indonesia dalam pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai contoh sukses sebuah negara yang berhasil dalam operasi kemanusiaan PBB, khususnya dalam penanganan bencana.

Dalam paparannya, Duta Besar Desra Percaya menggarisbawahi bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan manajemen penanganan bencana di Padang melalui koordinasi erat dengan badan-badan PBB dan negara-negara sahabat.

Penanganan gempa di Padang berjalan dengan baik karena didukung oleh koordinasi yang sangat baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UN-OCHA dan tim gerak cepatnya.

Penanganan gempa di Padang juga telah menjadi contoh yang baik dengan berubahnya pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana.

Dalam kerangka ini, Pemerintah Indonesia menempatkan pendekatan yang lebih proaktif dan bukan reaktif, dengan penekanan pada upaya mengurangi risiko bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam pengurangan resiko bencana (community-based approach).

Hal-hal tersebut telah menjadi sejumlah catatan penting bagi para peserta pertemuan yang terdiri dari para pejabat UN-OCHA, badan-badan PBB dan para negara donor penting seperti AS, Uni Eropa, Jepang, Australia, Canada, serta sejumlah NGO di bidang kemanusiaan.

Dubes Toni Frisch, yang mewakili Badan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Swiss menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sangat mandiri dan memiliki kemampuan manajemen pengelolaan bencana memadai serta didukung oleh sumber daya yang sangat kuat.

Hal-hal inilah yang menjadi perbedaan nyata antara Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik sama dalam hal bencana, ujar Toni Frisch yang berhasil menarik pelajaran penting yang dialaminya selama operasi bantuan kemanusiaan di Padang.

Pada akhir pertemuan, seluruh peserta mengakui bahwa aspek kemitraan dan kerjasama internasional adalah salah satu kunci utama dalam penanganan bencana.

Hal ini merupakan elemen yang sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam memandang dan mengelola bencana, demikian Achsanul Habib. (H-ZG/A038)

sumber: http://antaranews.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bagaimana implementasi bidang kebencanaan dlm Program 100 Hari SBY?

Tanggal 28 Januari 2010 besok adalah hari terakhir dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, yang biasa disebut Kabinet Indonesia Bersatu II, menetapkan 15 (lima belas) prioritas kerja 100 (seratus) hari Kabinet, salah satunya adalah bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Penetapan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II ini dilakukan dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden pada tanggal 5 November 2009 di Istana Negara, Jakarta.

Bidang penanggulangan bencana (PB) dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II itu terdapat dalam Prioritas ke-14 yaitu “Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana”, antara lain:
“Akan dibentuk standby force yang setiap saat siap dikerahkan kemanapun di Indonesia. Dalam 100 hari, bukan hanya SOP-nya yang sudah harus siap, tetapi betul-betul jelas, paling tidak satu untuk bagian barat di Halim, bagian timur di pangkalan Abdurrahman Saleh.”

Selain itu urusan PB juga terdapat dalam Prioritas ke-7 (“Pembenahan Penggunaan Tanah dan Tata Ruang”), Prioritas ke-11 (“Mengelola Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup”), dan Prioritas ke-12 (“Reformasi Kesehatan”).

Sebagai pelaksanaan dari Prioritas ke-14 itu adalah dengan dibentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB). SRC-PB diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesra, Dr. H.R. Agung Laksono didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, DR. Syamsul Maarif, M.Si pada Senin, 7 Desember 2009 di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Tujuan pembentukan SRC-PB dengan perkuatannya, adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan tindakan-tindakan yang cepat tanggap darurat di daerah yang terkena bencana, berupa bantuan teknis, peralatan dan dukungan logistik.

Tampaknya pembentukan SRC-PB ini merupakan program unggulan dan kebanggaan dari BNPB. Hal itu terlihat jelas dalam unjuk gigi BNPB beserta instansi terkait dalam “Gelar kesiapan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB)” pada hari Kamis, 14 Januari 2010 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta yang dihadiri oleh Presiden SBY.

Selain pembentukan SRCPB oleh BNPB di atas, tidak banyak berita mengenai implementasi kegiatan dari Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang penanggulangan bencana. BNPB sendiri sebagai sebuah instansi yang paling bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menyatakan secara eksplisit apa saja yang akan dikerjakan untuk implentasi bidang kebencanaan dari Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut. Tentunya hal itu menyisakan pertanyaan, seperti berikut ini:

  • Apakah program BNPB untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II hanya satu saja, yaitu membentuk SRCPB?
  • Bagaimana peran BNPB dalam mengkoordinasikan urusan penanggulangan bencana dengan instansi-instansi lain, khususnya intansi pemerintah dan umumnya lembaga non-pemerintah? Ini misalnya pada urusan tata ruang, kebakaran hutan dan lahan, perubahan iklim, kesehatan, kehutanan, kelautan, pendidikan, dan lain-lain.
  • Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat dan Jawa Barat pasca gempa bumi?
  • Bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, yang kurang sexi bila dibandingkan dengan pembentukan SRCPB dan simulasi/gladi PB? Hal ini seperti penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), early warning system (EWS), pendidikan kebencanaan, pemetaan risiko bencana, dan lain-lain.

sumber:www.mpbi.org

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Banten siap antisipasi bencana industri



CILEGON – Jika tidak ada kesigapan pemerintah di tiap kabupaten/kota, bukan tidak mungkin bencana industri dapat mengancam Banten. Saat ini sedikitnya tercatat 34 industri kimia berada di Banten. Dari jumlah tersebut, 30 di antaranya berada di Kota Cilegon.

Demikian dikatakan Ketua Anyer Merak Cilegon-Chemical Manufacturer Assosiation (AMC/CMA) Utun Sutrisna dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan bencana industri yang dihadiri sekretaris daerah (sekda) kabupaten/kota se-Banten, di Hotel Permata Krakatau Cilegon, Senin (8/2).

Sejumlah sekda yang hadir antara lain, Sekda Pemprov Banten Banten Muhadi, Sekda Cilegon Edi Ariadi, Sekda Lebak Ruswan Efendi, Sekda Pandeglang Endjang Sadina, Sekda Kabupaten Serang Lalu Atharusalam Rais, Kepala Bappeda Kota Tangsel Hasdanil yang mewakili Sekda Kota Tangsel Nanang Komara, Sekda Kota Tangerang Hari Mulya Zein, dan Bappeda Kabupaten Tangerang Hermansyah yang mewakili Sekda Kabupaten Tangerang Benyamin Davnie.

Menurut Utun, kesigapan yang dimaksud berupa pemantauan secara berkala ke tiap industri yang ada. Sehingga, pemerintah menjadi tahu potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi dari tiap industri. “Di sini peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan dinas-dinas terkait sangat diperlukan. Karena seperti yang kita ketahui, satu industri kimia saja yang ada di Cilegon mengalami kebocoran dampaknya akan sangat luar biasa. Ini perlu dipantau, dan diawasi,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Pemprov Banten Muhadi menilai perlunya terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi secara menyeluruh di Banten. “Ini bisa dilakukan dengan menyiagakan Satkorlak (Satuan Koordinator Pelaksana) bencana. Salah satu tugas Satkorlak berdasarkan keputusan Gubernur adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana. Serta penanganannya secara cepat dan tepat,” katanya.

Pada bagian lain, Sekda Kabupaten Serang Lalu Atharusalam Rais juga menyoroti pentingnya kesigapan penanganan bencana industri bisa melalui pengasahan kemampuan personel penanggulangan bencana. Salah satunya petugas pemadam kebakaran di sejumlah daerah. “Di Kabupaten Serang sendiri sedang upayakan hal ini,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Cilegon Edi Ariadi mengulas keberadaan lembaga Crisis Center penanggulangan bencana yang dimiliki Kota Cilegon. Lembaga ini dipusatkan di Kantor Bappeda. “Crisis Center berpusat di satu titik, untuk mengamati daerah-daerah yang rawan bencana. Baik bencana industri atau bencana alam. Melalui Crisis Center ini, kita bisa berikan sinyal peringatan berupa sirine kepada masyarakat jika bencana terjadi,” kata Edi.

Sinyal peringatan sendiri, lanjutnya, terpasang di dua kawasan yaitu, di PT BCS Kelurahan Grogol, Merak, dan di Kawasan Ciwandan tepatnya di SMPN 9. “Kita (Pemkot Cilegon-red) melaksanakan latihan penanggulangan bencana industri, dan tsunami drill untuk penanggulangan bencana alamnya,” pungkasnya. (air)

sumber: radar banten

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tiga Gunung di Pandeglang Jadi Sasaran Penghijauan


PANDEGLANG | Tiga gunung yang ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yakni Gunung Aseupan, Karang dan Pulosari atau biasa disebut Akarsari menjadi sasaran penghijauan guna kelestarian hutan di kawasan itu.
“Untuk mengembalikan dan melestarikan lingkungan kita terus melakukan penghijuan di antaranya dilaksanakan di tiga gunung tersebut,” kata Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tata Nanzar di sela-sela kegiatan reboisasi gabungan di kawasan Gunung Pulosari, Minggu (10 Jan '10).
Menurut dia, kawasan Akarsari (Aseupan, Karang dan Pulosari) keberadaannya sangat vital tidak hanya bagi Kabupaten Pandeglang tapi juga untuk Provinsi Baten karena menjadi sumber resapan air utama untuk mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat setempat.
Kawasan Akarsari memiliki luas 7.600 haktare (ha) dan kondisinya kini cukup bagus karena hanya sedikit yang mengalami kerusakan. Ia menjelaskan, kawasan Akarsari dibagi menjadi dua bagian yakni kawasan hutan lindung dan hutan rakyat dengan tanggung jawab pengelolaan oleh PT Perhutani.
“Memang di sekitar kawasan Akarsari ada hutan rakyat, namun demikian kegiatan penebangan pohon tidak bisa dilakukan begitu saja, harus tetap hati-hati agar daerah resapan air tidak rusak,” ujarnya. Mengenai realisasi penanaman pohon selama 2009, menurut dia, berhasil melampaui target yang ditetapkan.
“Selama 2009 kita manargetkan penanaman pohon sebanyak 2,5 juta batang melalui program `one man one tree`, dan hingga saat ini jumlah pohon yang telah ditanam mencapai 2,937 juta batang,” katanya.
Dari total pohon yang telah ditanam itu, kata dia, sebanyak 200 ribu batang di antaranya bantuan dari Balai Pusat Daerah Aliran Sungan (BP DAS), 190 ribu dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Pandeglang, 600 ribu batang stackholder, dan sisanya swadaya masyarakat.
Jenis tanaman bantuan dari BP DAS di antaranya albazia sebanyak 20 ribu batang, mahoni 37 ribu batang, gemelia 35 ribu batang dan massopulai 28 ribu batang serta pulai 25 ribu batang. Sedangkan dari Distanbun seperti kakao, cengkih dan jenis tanaman perkebunan lainnya, dari stackholder dan swadaya masyarakat sebagian besar albazia.
Tata juga menjelaskan, kegiatan penanaman dengan melibatkan berbagai elemen termasuk masyarakat akan terus dilakukan sehingga lahan kritis di daerah itu bisa berkurang. Saat ini luas lahan kritis yang ada di daerah itu mencapai 52 ribu ha dan 42 ribu ha di antaranya merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Untuk menghijaukan kembali lahan itu dibutuhkan waktu cukup lama dengan kebutuhan bibit mencapai jutaan batang. Pemerintah, kata dia, sejak beberapa tahun lalu terus berupaya untuk menghijaukan kembali lahan kritis itu melalui berbagai program seperti Gerhan dan aksi penanaman serentak.
“Kita juga patut bersyukur karena masyarakat Pandeglang termasuk senang menanam pohon jadi ketika dihimbau untuk menanam pohon mereka pun sangat antusias,” katanya.(Ant/hid)

sumber: koran banten

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Banten Siap Tingkatkan Penanggulangan Bencana



SERANG - Pemerintah Provinsi Banten sedang menyiapkan usulan peningkatan manajemen standar operasional prosedur (SOP) internasional dalam penanggulangan bencana di daerah.
Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Kol Inf Endro Warsito di Serang, Kamis (14/1) mengatakan, peningkatan SOP penanggulangan bencana yang berstandar internasional di Banten diperlukan mengingat potensi bencana di Banten lebih besar dibanding daerah lain.
"Potensi bencana di Banten lebih besar dibanding daerah lain, karena ada 14 kemungkinan bencana yang mengintai Banten," kata Endro Warsito usai rapat koordinasi manajemen penanggulangan bencana bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Muspida Banten,
Endro mengatakan, 14 kemungkinan bencana di Banten tersebut diantaranya adalah, gempa, tsunami, banjir, bencana meledaknya pabrik kimia, angin puting beliung, gunung meletus dan terorisme.
Sehingga, dengan banyaknya kemungkinan bencana itu, maka SOP atau manajemen penanganan bencana di Banten perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak yang lebih luas yakni Internasional.
Menurut Endro, rapat koordinasi penanggulangan bencana tersebut merupakan tindak lanjut dari workshop Southeast Asia Disaster Managemen Cooperation (SEADMC) di Banten beberapa waktu lalu, yang diikuti tujuh perwakilan negara-negara Asia Pasifik.
"Saya melihat saat ini kesiapan penanganan bencana belum sesuai harapan. Salah satunya kurangnya disiplin dalam tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait," kata Endro.
Sementara itu, Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah mengatakan, ia akan segera meminta koreksi kepada perwakilan PBB di Indonesia terkait usulan peningkatan manajemen atau SOP internasional dalam penanggulangan bencana di Provinsi Banten.
Ia menjelaskan, apabila Banten sudah memiliki SOP internasional akan mendapatkan perhatian dan bantuan dalam penanggulangan bencana dari pihak Internasional.
"SOP ini tidak terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Banten yang belum terbentuk. Jadi tidak menunggu BPBD terbentuk, karena saat ini masih ada Satkorlak," katanya.
Kepala Kesbangpol yang juga Sekretaris Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi Banten Suroto mengatakan, perlunya SOP internasional bukan berarti SOP yang ada tidak siap.
Namun untuk lebih memperbaiki yang sudah ada, serta SOP internasional memudahkan mendapat bantuan dari dunia internasional dalam penanggulangan bencana.
"Kita tidak berharap bencana terjadi, namun kesiap-siagaan harus dilakukan dengan lebih baik," kata Suroto.
Rapat koordinasi manajemen penanganan bencana di Pendopo Gubernur Banten juga dihadiri Kapolda Banten Brigjen Pol Rumiah, Danlanal Banten Kolonel S Irawan, Wakil Gubernur Banten HM Masduki dan perwakilan kabupaten/kota serta SKPD dan instansi terkait. (yus/sdh)

sumber: www.bantenklikp21.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Kapolda Banten Hadiri Simulasi Kecelakaan Industri

CILEGON – Direktur Utama PT Krakatau Industri Estate Cilegon (KIEC) Iwandono mengimbau kepada seluruh pelaku industri, agar memahami prosedur tanggap darurat dalam menghadapi bencana maupun kecelakaan industri. Penanggulangan bahaya bencana dan kecelakaan industri perlu dilakukan sejak dini, guna mengantisipasi bencana yang melanda masyarakat, serta meminimalisasi kerugian industri.

“Untuk mewujudkannya, kami rutin melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku industri guna mempelajari penanggulangan bencana industri. Sebagai bentuk nyata dalam penanggulangan bencana industri, kami pun telah membentuk Tim Koordinasi Tanggap Darurat (TKTD) PT KIEC. Dan TKPD itu juga sudah dibentuk oleh beberapa pelaku industri lainnya di Cilegon,” papar Iwandono, usai menggelar Simulasi Tanggap Darurat Kecelakaan Lalu Lintas Truk Pembawa Bahan Kimia, di kawasan Tol Cilegon Barat, Rabu (23/12).

Hadir Kapolda Banten, Brigjen Pol Rumiah Kartoredjo, Sekda Cilegon, sejumlah pelaku industri, unsur Muspida Pemprov Banten. Dengan simulasi tersebut, lanjut Iwandono diharapkan terbentknya prosedur tanggap darurat yang efektif dalam penanggulangan kecelakaan truk pengangkut bahan kimia berbahaya di kawasan industri, khususnya kota Cilegon.

Adapun hal lain yang ingin dicapai dari simulasi itu yakni, melatih kesiagaan dan komunikasi yang efektif dan efisien anatarapihak terkait dalam melakukan tanggap darurat keadaan bencana industri.

“Selain untuk pembelajaran dikalangan industri, kegiatan ini juga bertujuan memberi pengetahun kepada masyarakat, sehingga dapat melakukan penyelamatan dari bencana industri bahan kimia berbahaya. Simulasi ini juga, kami lakukan untuk mengevaluasi jalan-jalan umum yang dilalui pengangkut bahan kimia berbahaya, sehingga dapat meminimalisasi resiko terjadinya kecelakaan,” jelas Iwandono.

Skenario simulasi mencertirakan, sebuah truk iso tank yang bermuatan bahan kimia styrene (bersifat mudah terbakar, mudah bereaksi jika terkena panas atau disebut polimersis) yang akan dikirim ke Jakarta, dari PT Clariant di kawasan KIEC, mengalami kecelakaan di kawasan pintu tol Cilegon Barat.

Akibatnya, tangki truk meledak karena bertabrakan dengan truk lainnya. Kecelakaan itu menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya jika dihirup manusia. Dengan prosedur tanggap darurat, pihak perusahaan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan segera mengatasi reaksi kimia yang mencul akibat kecelakaan. (007)

sumber: www.e-banten.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Dana TT Diajukan Rp 15 Miliar

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mengajukan dana tak tersangka (TT) dalam APBD Provinsi Banten tahun 2010 sebesar Rp 15 miliar.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi, mengatakan bahwa dana TT yang diajukan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2009, Provinsi Banten menganggarkan dana TT sebesar Rp 5 miliar. “Dana yang terpakai Rp 2 miliar. Rencana penambahan anggaran pada APBD Perubahan tidak dilakukan karena dana masih ada,” kata Engkos .

Penambahan anggaran pada tahun 2010 menurutnya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan akibat dampak dari el-nino atau bencana lainnya. “Mudah-mudahan bencananya tidak terjadi,’ kata Engkos.

Disinggung mengenai penggunaan anggaran dana tak tersangka, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Suroto membenarkan hal tersebut bahwa dana TT yang digunakan berkisar Rp 2 miliar lebih. Yakni Rp 1,6 miliar lebih untuk penanganan bencana Situ Gintung, Rp 200 juta untuk bantuan bencana Jawa Barat, Rp 200 juta untuk bantuan bencana gempa di Sumatera Barat.

Dan Rp 100 juta untuk membantu bencana gempa di Jambi. “Selain itu, dikeluarkan juga bantuan untuk masyarakat Baduy yang tertimpa musibah kebakaran per rumah Rp 600 ribu dari 114 rumah yang terbakar,” kata Suroto.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mempersiapkaan bantuan untuk korban gempa di wilayah Pandeglang. Namun jumlahnya belum ditentukan. (007)

sumber: www.e-banten.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tips bagi para Relawan saat mengevakuasi mayat



PERHATIAN..!


Artikel ini berisi gambar-gambar yang mungkin
membuat anda tidak nyaman melihatnya.

tinggalkan halaman ini jika anda tidak ingin
melihat hal-hal yang menjijikkan
.



BACA ARTIKEL atau TINGGALKAN HALAMAN

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tagana Dipersiapkan Hadapi Banjir



Jakarta - Taruna Siaga Bencana (Tagana) dipersiapkan menghadapi musim hujan yang berpotensi mengakibatkan banjir.

Menteri Sosial (Mensos) Salim Segal Al-jufri menegaskan, Tagana dibentuk untuk siap melakukan penanggulangan semua jenis bencana. Jumlah Tagana saat ini mencapai 33.000 orang, yang merupakan relawan dari semua provinsi.

"Tagana masuk menjadi bagian dari penanggulangan bencana secara nasional. Koordinasi Tagana tetap berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saat ini, Tagana di provinsi yang rawan banjir dipersiapkan untuk ikut membantu," kata Salim, usai Apel Nasional Tagana 2009, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Jumat (4/12).

Salim mengatakan, koordinasi di setiap provinsi semakin diperkuat menghadapi bencana banjir. Di setiap posko Tagana sudah tersedia peralatan, seperti mobil penolong, perlengkapan dapur umum, tenda, pakaian, logistik, dan obat-obatan, (mis)

sumber: www.bataviase.co.id

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Marcella-Moreno Jadi Duta Tagana


BOGOR, (PRLM).- Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengukuhkan artis Marcella Zalianty dan pembalap nasional Moreno Soeprapto, sebagai duta Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam apel nasional Tagana di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (4/12).

Tenaga ahli Mensos Bidang Hubungan Media dan Tata Kelola Pemerintahan Drs Sapto Waluyo MSc, melalui pesan singkat (SMS) kepada Antara, Jumat menjelaskan, kedua orang muda itu menyatakan senang bergabung dalam Tagana, dan siap mempromosikan kesiagaan kaum muda di seluruh Indonesia.

"Saya senang sekali bergabung dalam Tagana sebagai garda depan penolong korban bencana," kata Marcella Zalianty, aktris peraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2005 itu.

Mensos pada kegiatan "Ekspo Kesetiakawanan Sosial Nasional" di Balai Sidang Jakarta akhir Oktober 2009 menyatakan apresiasinya atas kesediaan pembalap muda Moreno Soeprapto yang sudah berprestasi di tingkat nasional dan internasional, menjadi Duta Tagana.

Ketika memeriksa gerai penanggulangan bencana Depsos pada kegiatan itu, Moreno Soeprapto dengan tangkas menceritakan seluk-beluk peralatan dan operasi penyelamatan yang biasa dilakukan Tagana, dengan sejumlah perlengkapan yang dipakai Tim Reaksi Cepat, termasuk motor penjelajah, mobil ambulan dengan ruang operasi darurat, perahu karet, dan mobil operasional Tagana.

"Dulu saya tak mengerti apa-apa tentang pertolongan terhadap korban bencana. Setelah bergabung dengan Tagana, saya jadi paham apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana gempa, banjir, atau longsor," kata putra pembalap senior Tinton Soeprapto itu.

Atas peran serta bergabung dengan Tagana, Mensos menyampaikan selamat dan terima kasih atas dukungan Moreno terhadap program Depsos selama ini dalam penanggulangan bencana.

"Sebagai anak muda Anda (Moreno) telah mencontohkan semangat kepeloporan dan kerelaan untuk membantu korban di mana saja terjadi bencana," kata Salim Segaf.

Mensos juga sempat naik mobil "land cruiser" yang dikemudikan Moreno, yang di dalam mobil itu dilengkapi peralatan modern untuk berkomunikasi dan melakukan evakuasi di wilayah bencana.

Dengan dukungan peralatan itu, kata Mensos, diharapkan tak ada lagi korban yang tak tertolong, apabila bencana terjadi di wilayah terpencil. (A-120)***


sumber:www.pikiran-rakyat.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Pembentukan BPBD Tunggu Perpres

SERANG – Asda I Pemprov Banten Syafrudin Ismail mengungkapkan, Pemprov Banten tampaknya belum akan membentuk badan khusus penanggulangan bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hal tersebut disebabkan oleh belum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). “Perpres (Peraturan Presiden)-nya belum terbit. Perpres ini yang nantinya akan menjadi petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) bagaimana daerah membentuk sebuah badan khusus penanganan bencana,” kata Syafrudin, Jumat (23/10) lalu.

Dikatakan, belum adanya Perpres itu juga hampir bisa dipastikan seluruh daerah di Indonesia belum melakukan pembentukan BPBD. “Kalaupun Perpresnya nanti sudah ada, Pemda tidak lantas membentuk BPBD. Langkah pertama yang akan ditempuh Pemda untuk menindaklanjuti Perpres itu adalah menyusun sebuah peraturan daerah (perda),” terangnya.

Dijelaskan, kelak BPBD tingkat provinsi terbentuk, keberadaanya ada di satu tingkat di bawah gubernur atau setingkat Sekretariat Daerah (Setda). “Namun, pejabat yang akan mengepalai badan ini bukan eselon I. Sebab, BPBD ini tidak memiliki SKPD seperti Setda,” paparnya.

Sementara itu, terkait manfaat dibentuknya BPBD, Syafrudin mengatakan badan ini akan lebih efektif menanggulangi bencana. Unsur yang akan tergabung dalam BPBD juga tidak terbatas kepada SKPD di lingkungan pemda saja. Tapi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi semua elemen masyarakat.(ila)

sumber: Radar Banten

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Terbang Rendah, Heli Tim SAR Jatuh ke Laut


SEMARANG - Sebuah helikopter jenis Bolkow NBO-105 yang dipakai latihan personel Badan SAR Nasional (Basarnas) kemarin (18/11) jatuh di Pantai Marina, Semarang. Namun, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Awak dan penumpang heli yang berjumlah lima orang hanya mengalami luka-luka. Heli naas itu dipiloti oleh Kapten Marsudi dengan Kopilot Lettu Wahyu Ardhi. Sedangkan tiga penumpang adalah anggota Tim SAR, yakni Noer Isrodin, Mikael, dan Slamet Wijayana. Ketiganya dirawat intensif di RSUP dr Kariadi Semarang. Mikael mengalami patah tulang selangkangan kiri. Tadi malam, sekitar pukul 19.00, dia dijadwalkan naik ke meja operasi. Sementara kedua awak heli, Marsudi dan Wahyu Ardhi, hanya mengalami luka ringan.

Kecelakaan terjadi sekira pukul 10.15 WIB dalam latihan dasar gabungan antara SAR Kendari, Jakarta, Makassar, dan Semarang. Sebanyak 44 peserta mengikuti kegiatan pelatihan searching dan free jump menggunakan heli. Sebenarnya latihan sudah hampir selesai. Sebab, semua peserta sudah diterjunkan ke tengah laut. Namun tiba-tiba heli terbang terlalu rendah dan kaki-kakinya menyentuh permukaan laut.
Begitu menyentuh air, heli tak terkendali dan langsung menghujam ke laut hingga hancur berkeping-keping. “Heli terbang terlalu rendah dan menyentuh air sehingga tidak terkendali,” tutur Zulhawary, saksi mata kejadian. Saksi mata lain, Andik, menuturkan, sekitar pukul 09.00, latihan dimulai dengan menerjunkan peserta. Setiap kali terjunan, ada 3 peserta. Sekitar pukul 10.15, heli warna oranye itu menjemput peserta latihan dan langsung dibawa ke tengan laut.

Heli datang dari arah barat menuju timur sampai ke tengah dan sempat bermanuver ke arah barat. “Saat akan melakukan penerjunan terakhir, helikopter melakukan manuver belok ke kanan mengarah ke timur dengan terbang rendah. Kaki sebelah kanan heli menyentuh air, dan seketika menghujam ke air dan hancur,” kata saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut.


Saksi lain, Bisri, pekerja bangunan di lokasi pantai mengatakan, suara heli saat jatuh mirip ledakan besar. Seketika pesawat hancur berkeping-keping dan langsung tenggelam ke laut. “Saya melihat kejadian langsung, kami spontan panik. Beruntung tak ada korban meninggal, kendati beberapa di antara korban kepalanya berlumuran darah,” katanya.
Puluhan personel Tim SAR berperahu karet yang tengah mengikuti latihan di tengah laut langsung menuju tempat jatuhnya heli untuk memberikan pertolongan. K

elima awak heli berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUP dr Kariadi. Beberapa bagian heli seperti baling-baling, helm pilot, bangku helikopter, dan sejumlah serpihan juga berhasil diamankan ke pinggir pantai untuk dijadikan bahan penyelidikan.
Kepala Basarnas Semarang Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya masih akan menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter ini. Saat kejadian, tuturnya, heli dalam kondisi laik terbang dan cuaca bagus. “Helikopter itu kan didatangkan dari Surabaya, pasti kondisinya layak terbang,” jelas Slamet.

Slamet Riyadi menjelaskan, latihan dasar free jump wajib diikuti semua personel SAR. Tujuannya melatih kecepatan tim dalam mengevakuasi korban di laut. Rencananya, pelatihan yang dimulai sejak 6 November lalu akan berakhir pada 26 November mendatang. Namun adanya peristiwa ini, belum diketahui apakah pelatihan dihentikan atau dilanjutkan kembali. “Kita masih akan lakukan evaluasi dulu,” jelasnya.
Menurut salah seorang anggota Tim SAR dari Polwiltabes Semarang Iptu Justinus Prabowo, helikopter jatuh di koordinat 06.56.575 lintang selatan dan 110.23.575 bujur timur. Posisi bangkai helikopter berada di kedalaman antara 3,9 hingga 4 meter. Tapi ada kemungkinan posisi helikopter bergeser dari tempat semula, karena kemarin ombak di Pantai Marina cukup deras dan angin bertiup kencang.

DIRAWAT


Hingga tadi malam, tiga korban heli jatuh masih dirawat intensif di RSUP dr Kariadi. Dua lainnya sudah diperbolehkan pulang sejak Rabu (18/11) siang.
Dua yang boleh pulang adalah Kapten Marsudi (pilot) dan Lettu Wahyu Ardhi (kopilot). Sedangkan Noer Isrudin, Mikael, dan Slamet Wijayana, mulai semalam dipindahkan dari Ruang Gawat Darurat ke Paviliun Garuda ruang IDB 111, 102 dan 116.

Kondisi ketiga anggota Basarnas tersebut mengalami luka-luka berbeda. Paling parah Mikael. Dia mengalami patah tulang selangkangan kiri. Sementara tubuh bagian lainnya sama sekali tidak mengalami luka. Tadi malam, sekitar pukul 19.00, Mikael dijadwalkan naik ke meja operasi.
Sedangkan Noer Isrudin harus mendapat jahitan di beberapa titik wajahnya. Yakni di atas mata kiri, di bawah hidung, dan luka pada tangan. Pun Slamet Wijayana alias Gohan mendapat beberapa jahitan di bawah mata kiri. (jpnn)

sumber: Radar Banten

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS