RSS

Gempa Mengguncang Banten



PANDEGLANG - Gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) terjadi di Ujung Kulon, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, pukul 16.53 WIB, kemarin (16 Okt 2009). Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyebutkan, pusat gempa berada di 6,79 Lintang Selatan-105,1 Bujur Timur, atau 45 kilometer barat laut Ujung Kulon, dengan kedalaman 10 kilometer. Selain dirasakan di semua wilayah Banten, guncangan gempa juga terasa di Jakarta, sejumlah daerah di Jawa Barat, dan Lampung.

Gempa yang berlangsung sekitar 30 detik itu, telah merusak sejumlah bangunan di sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Bangunan rusak berat akibat gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) yang berpusat di Ujung Kulon, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Jumat (16/10), bertambah menjadi 27 bangunan. Rinciannya, 23 rumah dan empat fasilitas umum (fasum).

Rumah-rumah yang rusak tersebar di beberapa daerah, seperti 16 rumah di Kecamatan Sukaresmi, 5 rumah di Kecamatan Muncul, dan 2 rumah di Kecamatan Pandeglang. Sementara empat fasum yang rusak antara lain, SDN 1 Sukalangu, Kecamatan Saketi, Asrama Yayasan Panti Asuh Al-Iqro, Kecamatan Panimbang, dan 2 musola di Kecamatan Sukaresmi.

Selain mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan, guncangan gempa juga membuat masyarakat pesisir laut di Kecamatan Sukaresmi, Panimbang, dan Sumur, panik. Sore kemarin, puluhan warga dikabarkan telah berkemas menyiapkan perbekalan untuk mengungsi karena khawatir ada gempa susulan yang diikuti tsunami. “Warga benar-benar panik saat gempa. Seluruh warga berhamburan ke luar rumah untuk menyelamatkan diri,” ujar Dedi Rohendi, warga Kampung Sukarame, Desa Sukalangu, Kecamatan Saketi, kepada Radar Banten, tadi malam.

Junaedi, tokoh masyarakat Kelurahan Pandeglang mengungkapkan, rumah Udin Bahrudin (54) dan rumah milik Jaya, warga Kampung Kadu Tokek, RT 01/RW 14, Kelurahan Pandeglang, ambruk beberapa menit setelah getaran gempa kedua berhenti. Begitu juga dengan yang disampaikan Kades Gunungbatu, Kecamatan Muncul Carsam. Kata dia, ada lima rumah ambruk akibat gempa. Pertama tiga rumah di Kampung Cisampur milik Udin, Iton dan Amir, dan kedua, rumah milik Bojin dan Sabda warga Kampung Sawah Hilir.

Warga Siap Mengungsi

Sementara di Kecamatan Sumur, kurang lebih 20 KM dari pusat gempa dikabarkan tidak ada rumah ambruk Kecuali kondisi warga yang siap-siap untuk mengungsi. Getaran gempa yang terjadi pada pukul 16.53 WIB dirasakan sangat besar. Getaran datang dua kali, pertama getaran kecil dan sebentar, sementara getaran yang kedua cukup besar dan waktunya agak lama.

Sementara Briptu Galih Permana, Kepala Pos Polairud Wilayah Sumur, Cemara, dan Taman Jaya yang dihubungi via telepon menerangkan, kondisi permukaan air laut masih stabil. “Situasi di sini masih kondusif. Bahkan ada beberapa nelayan yang masih melaut,” katanya. Saat gempa terjadi banyak warga Sumur yang sedang berjalan kaki banyak yang berjatuhan. “Kami merasakan goncangan yang kuat selama sekitar 1 menit,” jelas warga Tamanjaya, Sumur, Kamaludin.

Dihubungi terpisah, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Agus Priambudi mengatakan, getaran gempa terasa cukup keras namun tidak ada korban jiwa. Kata dia, pada saat gempa ombak laut di sekitar pantai sempat naik satu meter. “Tapi semuanya aman. Pengunjung tak terganggu, termasuk nelayan. Begitu ada gempa kami langsung mengontak petugas yang sedang jaga di pos TNUK,” ungkap Agus. Gempa itu terasa di seluruh selatan dan pantai Pandeglang.

Berdasarkan keterangan Camat Cibaliung Mustandri, terdapat sejumlah rumah warga yang gentengnya jatuh. Ada juga yang retak-retak tetapi tak terjadi kerusakan berarti. Pada saat gempa warga sempat berhamburan keluar rumah karena khawatir rumahnya roboh. “Yang rusak parah enggak ada. Hingga kini kami masih melakukan monitoring di lapangan untuk memantau kejadian ini. Aparat desa juga melakukan monitoring,” jelas Mustandri.

Pada bagian lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum mendapat informasi mengenai korban akibat gempa. Laporan sementara kondisi di sekitar Ujung Kulon terkendali. “Belum ada laporan mengenai korban. BNPB di Ujung Kulon hanya bilang merasakan gempa saja,” kata Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Priyadi Kardono. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, Rustam S Pakaya. “Aman,” katanya singkat.

TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI

Lembaga pengamat gempa Amerika Serikat (USGS) mencatat kekuatan gempa kemarin bermagnitude 6,5 dan tidak berpotensi tsunami. Prediksi USGS juga identik dengan data BMKG yakni lokasi gempa berada di 6,69 LS dan 105,15 BT. Lokasi gempa 185 kilometer barat Jakarta atau Sukabumi serta 135 kilometer lepas pantai Teluk Betung, Lampung. Gempa berpusat di kedalaman 55,6 kilometer dari permukaan laut. “Gempa kali ini tidak berpotensi tsunami jadi kami sempat mengimbau agar warga di pesisir tidak panik,” kata Kepala BKMG Fauzi di Jakarta.

Getaran gempa yang dirasakan sampai di Jakarta itu membuat sebagian warga Jakarta panik, terutama karyawan yang bekerja gedung-gedung tinggi. Hal itu terkait dengan suasana traumatik akibat dampak gempa yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Pengunjung pusat-pusat perbelanjaan juga tampak panik dan menghambur ke jalan raya. Akibatnya, sejumlah jalan arteri di komplek perkantoran seperti di Sudirman-Thamrin dan kompleks bisnis Mega Kuningan tampak dipenuhi orang-orang yang menghindari ancaman gempa.

BMKG mencatat banyaknya gempa yang terjadi diakibatkan kondisi geografi Indonesia berada dalam pertemuan sejumlah lempeng tektonik besar yang aktif bergerak di mana setiap pergerakan lempeng berpotensi mengakibatkan gempa bumi. Hasil interaksi lempeng-lempeng tersebut menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa geologi, salah satunya kegiatan magmatik dan terbentuknya zona-zona kegempaan dengan intensitas tinggi.

Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan (PPK-Depkes) mengumumkan dampak gempa berkekuatan 6,4 SR hanya menimbulkan sedikit sekali kerusakan infrastruktur milik penduduk. “Di Kecamatan Sumur, Pandeglang, tempat episentrum aman hanya atap genting melorot, dan jatuh,” kata kepala PPK Depkes Rustam Pakaya.

Rustam menambahkan daerah-daerah lain yang dekat dengan lokasi pun, seperti Kabupaten Lebak, Serang, dan Tangerang, dalam kondisi yang aman. Gempa itu juga dirasakan sebagian besar warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, namun kata Rustam, tidak tercatat ada kerusakan dan korban jiwa. “Tidak ada, karena masih dalam level aman.” Pungkas dia.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Dr Surono mengatakan, gempa yang terjadi di Ujung Kulon belum terlihat memengaruhi aktivitas Gunung Anak Krakatau. “Pantauan kami belum ada aktivitas yang cukup berarti di Anak Krakatau,” katanya.

Dia mengatakan, gempa itu terasa cukup kuat di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Pasauran, Anyer. Pengamat di sana, tuturnya, mencatat sudah terjadi 2 kali gempa susulan. Tidak adanya aktivitas mencolok pasca gempa, membuat lembaga itu tetap mempertahankan status gunung.

Status gunung itu terus naik turun antara Level II (Waspada) ke Level III (Siaga) sejak 2007 lalu. Terakhir gunung itu dipatok dalam status Level III sejak 6 Mei 2009. Sejak menyandang status itu, warga diminta menghindari radius 2 kilometer dari puncak gunung itu. Surono mengatakan, kendati aktivitas gunung itu naik warga diminta tidak panik. Daerah bahayanya tidak akan meluas. “Paling sampai radius 2 kilometer daerah bahaya, penduduknya tidak ada (di lingkup itu),” katanya.

Menurutnya, gempa yang terasa cukup kuat itu kecil kemungkinan merusak. Dia beralasan, struktur tanah di selatan Banten itu berbeda dengan wilayah selatan Jawa Barat yang mirip dengan struktur tanah di Sumatera Barat. Di wilayah selatan Banten sebagian besar bukan terbentuk dari endapan aluvial yang memiliki efek menguatkan goncangan gempa. “Sementara di selatan Jawa Barat serta sebagian Sumatera Barat struktur aluvialnya relatif tebal,” pungkasnya.

sumber: Radar Banten

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

14 Wilayah Pesisir Rawan Gempa-Tsunami

SERANG – Sebanyak 14 wilayah pesisir Banten rawan terhadap gempa dan tsunami.Hal ini diungkap Asisten Deputi Analisis Kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) Kementerian Riset dan Tekhnologi (Ristek) Pariatmo usai menjadi pembicara dalam Sosialisasi Tsunami Drill Banten 2007 sebagai Bentuk Siaga Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami, di sebuah hotel di Kota Serang, Senin (17 Des 2007).

“Ke-14 wilayah tersebut berada di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak,” tandas Pariatmo. Disebutkan, untuk wilayah pesisir Kabupaten Serang yang rawan gempa dan tsunami terletak di Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Anyer. Sementara Kota Cilegon terletak di Kecamatan Pulo Merak, Kecamatan Ciwandan, dan Kecamatan Grogol. Kabupaten Pandeglang terletak di Kecamatan Sumur, Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Panimbang. Kabupaten Lebak terletak di Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, dan Kecamatan Malingping.

“Untuk itu, diimbau kepada masya-rakat di sepanjang pe-sisir pantai tersebut, agar tetap was-pada. Yang terpenting ikuti segala bentuk peringatan yang diberikan Sat-korlak penanganan bencana, seperti sirine yang menan-dakan akan adanya dua bencana tersebut,” urai Pariatmo.

Dijelaskan, mengapa Banten menjadi salah satu daerah yang rawan bencana gempa dan tsunami, hal tersebut disebabkan wilayah perairan Banten terletak sangat dekat dengan pertemuan lempeng Australia dengan lempang Eurasia. “Akibatnya, jika terjadi pergesekan yang kemudian menimbulkan gempa yang mencapai 6,3 sampai dengan 6,8 skala richter, bisa mengakibatkan bencana tsunami,” papar Pariatmo.

sumber: Radar Banten

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Kebakaran melanda perkampungan warga Baduy



RANGKASBITUNG - Sedikitnya 113 rumah milik warga Baduy luar yang berada di Kampung Kadu Ketug I, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jumat (16/10) sekira pukul 08.30 WIB, musnah terbakar.

Selain 113 rumah, 10 lumbung padi beserta isinya yang berada di tengah-tengah pemukiman ikut ludes terbakar. Meski tidak terdapat korban jiwa, namun tragedi yang tidak diduga-duga ini mengakibatkan kerugian materil mencapai Rp 1 miliar lebih.

Sekretaris Desa Kanekes, Sapin, mengungkapkan, api berasal dari tungku di dapur rumah milik Jaro Asraf (45). Karena kondisi rumah Jaro Asraf dalam keadaan kosong serta beberapa rumah yang berada di sampingnya juga kosong, api yang kian membesar tidak diketahui warga.

Nah, setelah api merembet ke bagian atas rumah di samping rumah Asraf, beberapa warga yang sedang beraktivitas di huma (lahan pertanian-red) mulai melihatnya. Karena api begitu cepat, warga banyak yang tidak mampu untuk menyelamatkan berbagai barang berharga. Bahkan, padi yang mereka simpan untuk kebutuhan makan di dalam 10 lumbung juga hangus atau tidak dapat diselamatkan.

Bekas lokasi kebakaran, oleh warga setempat langsung dibersihkan. Bahkan puing-puing bangunan yang hangus terbakar langsung disingkirkan. Sore kemarin, mereka kembali berusaha membangun rumah darurat dengan cara kerja bakti. Camat Leuwidamar Khaidir Kadir dan Kapolsek Leuwidamar AKP Martoyo beserta beberapa anggotanya, hingga sore kemarin masih tempak di sekitar lokasi kejadian.

Bantuan Pemkab

Sekitar pukul 14.30 WIB, Pemkab Lebak melalui Bagian Sosial menuju lokasi kejadian untuk menyerahkan bantuan yang diperintahkan Bupati Mulyadi Jayabaya. Jenis bantuan yang bersifat darurat tersebut di antaranya beras 1 ton, puluhan dus mie instan dan lauk pauk, serta 20 unit tenda darurat.

Sementara untuk mengantisipasi terjadinya wabah penyakit, Dinas Kesehatan menerjunkan beberapa petugas medis untuk membuat posko pelayanan kesehatan di sekitar lokasi kebakaran.

Bantuan Pemprov

Wakil Gubernur (Wagub) Banten HM Masduki dan Komandan Korem (Danrem) 064 Maulana Yusuf Banten Kolonel Inf Endro Warsito, Kamis (22/10) memberikan sejumlah bantuan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada para korban bencana kebakaran di Leuwidamar.

“Kami berharap, ke depan warga Baduy bisa lebih waspada terhadap berbagai bencana, terutama kebakaran,” kata Danrem Kolonel Inf Endro Wasito dalam sambutannya sesaat sebelum memberikan bantuan, kemarin.

Meskipun demikian, Endro mengaku pihaknya memberikan apresiasi yang cukup tinggi sekaligus bangga dan bersimpatik terhadap ketegaran warga Baduy yang terkena musibah. Terlebih sifat gotong royong dan kebersamaan yang terlihat begitu kental. “Buktinya, berkat kebersamaan dan gotong-royong warga, puluhan rumah telah terbangun kembali,” katanya.

Sementara itu, Wagub Banten HM Masduki mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga Bduy yang terkena musibah. “Bantuan ini juga kami kumpulkan dari seluruh warga Banten,” tukasnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak Letkol Inf Ridwan, unsur Muspida Kabupaten Lebak dan klub motor dari Kota Serang.

Dikunjungi Gubernur

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah meminta agar warga adat Baduy mengubah kebudayaan memasak menggunakan tungku di atas amben (bambu). Sebab, hampir setiap kejadian kebakaran di wilayah ulayat Baduy disebabkan karena kelalaian atau karena api yang masih menyala di dalam tungku. Permintaan ini disampaikan keduanya, Senin (19/10) kemarin, saat melakukan kunjungan terhadap korban bencana kebakaran.

“Mempertahankan budaya itu penting, namun jika menyebabkan bencana dan mengancam keselamatan maka hal itu perlu diperhatikan,” kata Atut yang didampingi Kapolda Banten Brigjen Rumiah Karteredjo, beberapa anggota DPRD Banten dari Dapil Lebak dan Wakil Bupati Amir Hamzah.

Atut meminta agar para kasepuhan adat Baduy bisa melakukan diskusi terkait budaya memasak tersebut, sehingga bahaya kebakaran akibat tungku tidak lagi terulang. Apalagi, dalam setahun (2009-red) telah terjadi kebakaran hebat sebanyak 2 kali di wilayah ulayat Baduy dengan penyebab yang sama, yakni akibat api di tungku. “Kami berharap para kasepuhan adat bisa mendiskusikan hal ini (budaya memasak-red),” ungkapnya.

Senada dikatakan Amir Hamzah yang menilai budaya memasak ala warga Baduy memang cukup membahayakan. Karenanya perlu ada kajian mendalam untuk memberikan solusi atas kelanggengan budaya tersebut dengan tanpa membahayakan jiwa dan harta akibat kebakaran. “Budaya yang menjadi ciri khas dan mampu membangun memang harus dilestarikan, namun jika bisa menjadi bencana maka sebaiknya dihilangkan demi kebaikan bersama,” tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa KanekesJaro Dainah mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan musyawarah terkait persoalan budaya memasak dengan para kasepuhan Baduy sebagaimana anjuran Gubernur Banten dan Wakil Bupati Lebak. “Kami juga malu, karena sering terjadi bencana kebakaran di wilayah Baduy, karena itu secepatnya kami akan melakukan musyawarah besar dengan para kasepuhan,” tukasnya.

Dalam kunjungan kemarin, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan berupa beras 3 ton, sembako, obat-obatan, alat rumah tangga, dan peralatan bayi serta uang tunai sebesar Rp 600.000 per rumah. Sementara Kabupaten Lebak memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 per rumah, setelah sebelumnya memberikan bantuan 1 ton beras dan puluhan mie instant.

sumber: Radar Banten.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Risiko Bencana Terhadap Cultural Heritage


Indonesia merupakan daerah yang rawan dan berisiko tinggi terhadap bencana. Tidak sedikit bencana yang datang secara periodik, namun negara ini selalu tidak siap menghadapi bencana. Manajemen bencana masih belum diterapkan secara baik, sehingga masih banyak korban berjatuhan akibat bencana. Salah satu upaya dalam meminimalkan korban adalah menerapkan manajemen bencana (disaster management) dengan baik. Penerapan manajemen bencana ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Salah satu bagian dalam manajemen bencana adalah manajemen risiko bencana (disaster risk management).

Manajemen risiko merupakan upaya terencana dalam meminimalkan risiko bencana melalui tindakan perencanaan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan tersebut dapat berupa perencanaan tata ruang daerah yang berbasis bencana, perencanaan penerapan sistem peringatan dini, menemukenali pengetahuan lokal (local knowledge), sosialisasi maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) dapat di maksimalkan.

Menurut WMO untuk melakukan manajemen risiko (risk management) perlu terlebih dahulu penilaian risiko (risk assessment). Risiko bencana dinilai berdasarkan tipe bahaya atau bencana yang akan terjadi, tingkat kerawanan sesuatu obyek terkena bencana (vulnerability), serta nilai risikonya. Penilaian risiko bergantung pada tipe bahaya atau bencana, tingkat kerawanan terkena bencana dan nilai risikonya.

Risiko (risk) bencana merupakan prakiraan kerugian atau kehilangan akibat suatu bencana terhadap elemen yang menghadapi risiko dimasa depan dalam suatu periode waktu tertentu (UNDP/UNDRO, 1992). Perhitungan risiko umumnya mempertimbangkan jenis dan besaran kehilangan atau kerugian. Parameter yang digunakan adalah biaya ekonomi, karena semua tipe kerugian dapat dikonversikan ke dalam besaran biaya ekonomi. Efek yang dianggap sebagai biaya ekonomi disebut kerugian tangible, sedangkan yang tidak dapat dikonversikan kedalam nilai uang disebut kerugian intangible (Sutikno, 2006).

Kebudayaan memiliki suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Sistem tersebut dapat dibagi menjadi sistem yang bersifat tangible (bisa dinilai dengan nilai materi) dan sistem yang bersifat intangible (tidak dapat dinilai dengan nilai materi). Valuasi risiko bencana terhadap peninggalan budaya tersebut menyesuaikan dengan nilainya. Untuk kerusakan sistem yang bersifat intangible akan cenderung lebih mahal dan susah untuk diinventaris daripada kerusakan sistem yang bersifat tangible (Haryono, 2006).

Kerugian tangible nilainya lebih kecil apabila dibandingkan dengan kerugian intangible karena kerugian intangible tidak dapat dihitung dalam nilai uang atau tidak terhitung harganya. Sebagai contoh adalah kerusakan benda warisan budaya. Benda warisan budaya mempunyai nilai kultur dan sejarah yang tinggi dan tidak dapat dikonversikan ke dalam nilai uang. Hal ini dikarenakan semua benda warisan budaya (cultural heritage) merupakan hasil pemikiran dan kegiatan manusia masa lalu dianggap bernilai tinggi, bahkan sering dinyatakan orang sebagai benda yang tidak ternilai harganya. Tapi manusia hanya cenderung berfikir ke arah perhitungan kerugian ekonomi saja, dan melupakan kerugian secara kultur dan sejarahnya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dengan keanekaragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda dengan keunikan yang berbeda-beda pula. Peninggalan budaya tersebut tidak hanya dalam bentuk adat istiadat tetapi juga dalam bentuk benda peninggalan budaya. Berbagai peninggalan budaya tersebut wajib dipertahankan. Benda-benda peninggalan budaya seperti candi ataupun tempat ibadah mempunyai tingkat keunikan dan budaya yang sangat tinggi. Selain tingkat keunikan dan budayanya, benda tersebut juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Nilai keunikan, budaya dan sejarah tersebut tidak ternilai harganya.

Namun, selain kaya akan budaya Indonesia juga kaya akan bencana. Karena kaya akan bencana maka benda-benda warisan budaya tersebut mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana. Sehingga benda-benda tersebut perlu dijaga keberadaannya terutama saat menghadapi bencana. Apabila benda peninggalan budaya tersebut hancur akibat bencana, maka akan mengurangi nilai sejarah dan kultur benda tersebut, bahkan kultur Indonesia.

Benda-benda warisan budaya banyak yang hancur akibat bencana. Sebagai contoh candi Prambanan dan Taman Sari yang rusak akibat bencana gempabumi 27 Mei 2006. Dan yang baru saja terjadi adalah terbakarnya istana Pagaruyung di Batusangkar, Sumatera Barat. Berbagai warisan budaya tersebut mengalami kerusakan yang berat. Pada Gugusan Candi Prambanan mengalami kerusakan berat yaitu: kerusakan struktural (miring, runtuh, deformasi vertikal, deformasi horisontal, retak); dan kerusakan material (retak, patah, pecah dan mengelupas) (Mundardjito, 2006).

Rusaknya bangunan tersebut, secara langsung berdampak pada kegiatan pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar, namun secara tidak langsung kerusakan tersebut akan berpengaruh terhadap nilai kultur dan sejarah masa lalu. Kegiatan akademis juga akan terganggu terutama untuk penelitian baik saat ini maupun yang akan datang. Kerusakan tersebut memang dapat diperbaiki dengan melakukan pemugaran, tetapi nilai sejarah dan kulturnya tentu akan berkurang karena pemugaran tersebut sudah menjadi pemikiran masa kini bukan masa lalu lagi. Berkurangnya nilai sejarah tersebut merupakan kerugian yang bersifat intangible.

Benda-benda peninggalan budaya di Indonesia mempunyai tingkat risiko yang tinggi terhadap bencana. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan daerah rawan bencana dan banyak ditemui benda-benda peninggalan budaya. Banyaknya benda-benda tersebut maka akan menyebabkan tingginya risiko bencana terhadap warisan budaya. Kerusakan benda warisan budaya baik yang disebabkan oleh bencana maupun yang tidak, harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat dan akademisi. Karena ketiga pihak tersebut yang mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan peninggalan budaya.

Pengurangan Risiko

Upaya mengurangi risiko bencana pada benda peninggalan budaya adalah dengan menerapakan managemen bencana yang baik yaitu dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan akademisi. Managemen bencana dapat diawali dengan melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan ini adalah dengan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar benda-benda peninggalan budaya berdasarkan kerawanan bencananya. Pengkajian kerawanan bencana pada daerah yang terdapat benda peninggalan budaya perlu dilakukan. Sehingga apabila akan dilakukan pemugaran diharapak untuk memperhatikan kemungkinan bencana yang akan melanda.

Pemugaran candi pada daerah rawan bencana gempabumi misalnya, pemugaran tersebut membutuhkan waktu yang lama dan memakan biaya yang cukup mahal. Upaya pemugaran ini harus dibuat dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya bencana pada daerah tersebut. Apabila daerah tersebut merupakan rawan bencana gempabumi, maka dalam melakukan pemugaran harus dibuat candi yang tahan terhadap gempabumi dengan memberi perekat antar batu/batubata yang kuat. Begitu juga dengan kemungkinan terjadinya bencana yang lain, upaya mitigasi harus dilakukan. Selain pengamatan pada kondisi lingkungan, pembuatan miniatur bangunan peninggalan budaya tersebut juga perlu dilakukan sebagai upaya mencegah hilangnya nilai arkeologis dan keunikan candi atau benda peninggalan budaya yang lain.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak pengelola benda peninggalan budaya, harus melakukan inventarisasi benda peninggalan budaya, beserta nilai arkeologisnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan catatan masa lalu yang terkait dengan bencana yang telah merusak bangunan tersebut. Inventarisasi ini berfungsi untuk menjaga nilai sejarah dan budayanya. Selain itu berfungsi juga untuk penelitian atau akademis sekarang maupun yang akan datang. Penyelamatan terhadap manusia penting namun upaya konservasi terhadap warisan budaya juga tidak kalah penting, karena hal tersebut juga terkait dengan masalah ekonomi masyarakat sekitar dan pendidikan atau penelitian yang akan datang.

*) Penulis adalah Staf Divisi Pelatihan dan Pengembangan SDM di Pusat Studi Bencana, Universitas Gadjah Mada

sumber:http://pdr.blogsome.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bali segera bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gubernur Bali memerima Tim Identifikasi Korban Bencana Massal (Disaster Victim Identification/ DVI) di Renon (24/6). Rombongan yang dipimpin oleh Dr. Prijatna Sudardja, yang juga merupakan Kabid Dokes Polda Bali ini bermaksud memperkenalkan keberadaan Tim ini dimana nantinya Tim ini akan menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Bali yang sedang dalam proses. Diperkirakan pembentukan badan ini akan dibahas di DPRD Provinsi Bali pada awal Januari 2009.

Demikian dijelaskan Prijatna. Rencananya Pejabat Kepala BPBD adalah eselon 1b, yaitu setingkat Sekretaris Daerah. Ditingkat pusat sendiri sudah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) yang menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Kedudukan kedua lembaga ini nantinya menjadi sangat strategis dalam hubungan vertikal, fungsi komando, serta penunjukan pejabatnya. Lebih jauh nantinya upaya koordinatif pasca bencana dengan pembagian tugas dan kontribusi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Bali memang sudah teruji dengan setelah dua kali terkena musibah bom beberapa tahun yang lalu. Demikian diungkapkan Kepala badan Keselamatan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali, I Made Denayasa, yang juga mendampingi saat itu.

Gubernur mendukung penuh keberadaan Tim, sesuai dengan dasar pembentukannya yaitu Keputusan Gubernur Nomor 100/05-H/HK/2007 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Keputusan Gubernur Nomor 747/05-H/HK/2007. Tim ini nantinya akan bertugas merumuskan kebijakan dan strategi penanganan korban hidup dan atau mati, melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan lintas fungsi dan institusi dan malakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) pengumpulan data ante mortem dan post mortem dari metode yang paling sederhana samapai metode ilmiah.

Gubernur yang juga didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Puasha Aryana,M.Si, berharap keberadaan Tim ini dapat mempermudah koordinasi penenggulangan bencana yang terjadi di Bali. “Kita tidak mengharapkan bencana, namun kita harus siap siaga terhadap kemungkinan yang terjadi” jelasnya. Perlu diketahui susunan Tim ini meliputi sejumlah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi bali, Polda Bali, RS sanglah, Laboratorium Forensik Denpasar, FKG Universitas Mahasaraswati Denpasar.

sumber:http://www.indonesia.go.id

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Perlu Kementerian Penanggulangan Bencana Alam

Dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi yang kerap terjadi di Indonesia, sebaiknya pemerintahan yang baru membentuk kementerian penanggulangan bencana alam. Kementerian itu nantinya tak hanya tanggap terhadap mobilisasi bantuan kepada korban bencana alam tetapi juga merancang antisipasi bencana gempa, seperti merancang arsitektur tata kota yang dapat meminimalkan korban bencana gempa, termasuk merancang rumah tahan gempa.

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sujatmiko di sela-sela kegiatannya mendeklarasikan Rumah Aspirasi Budiman Sujatmiko di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (4/10). "Saya berharap dalam penyusunan kabinet besok, pemerintahan yang baru dapat membentuk kementrian yang khusus mengurus masalah bencana," katanya.

Dengan bencana gempa yang terjadi belakangan ini, kata Budiman, Indonesia tak ubahnya dengan Jepang. Oleh karena itu perlu bagi pemerintah Indonesia untuk belajar antisipasi dan penanggulangan bencana gempa pada Jepang.

Menurutnya, Jepang tak hanya menanggulangi bencana gempa pada saat kejadian, tetapi juga mengantisipasinya dengan merancang tata kota yang dapat meminimalkan korban bencana gempa. Pemerintah di negara itu telah menjalankan penelitian gedung-gedung tinggi yang tahan gempa.

"Makanya, kenapa kita tidak memikirkan kementriaan bencana untuk membicarakan soal perumahan dan gedung yang memenuhi standar tertentu yang bisa tahan gempa," jelas Budiman.

Ide kementerian penanggulan bencana itu, lanjut Budiman, akan diusulkan dalam rapat fraksi PDI Perjuangan. "Ide ini akan saya bagi dengan teman-teman yang menangani masalah bencana," ucapnya.

sumber: www.kompas.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Manajemen Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat


Berdasarkan pengamatan selama ini, kita lebih banyak melakukan kegiatan pasca bencana (post event) berupa emergency response dan recovery daripada kegiatan sebelum bencana berupa disaster reduction/mitigation dan disaster preparedness. Padahal, apabila kita memiliki sedikit perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sebelum bencana, kita dapat mereduksi potensi bahaya/ kerugian (damages) yang mungkin timbul ketika bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana dapat berupa pendidikan peningkatan kesadaran bencana (disaster awareness), latihan penanggulangan bencana (disaster drill), penyiapan teknologi tahan bencana (disaster-proof), membangun sistem sosial yang tanggap bencana, dan perumusan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana (disaster management policies).

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:
  1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
  2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
  3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.


Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak bencana yang terjadi.

Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Mitigasi Bencana yang Efektif

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.
  1. Penilaian bahaya (hazard assestment); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya;
  2. Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.
  3. Persiapan (preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman.
Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan sebelum/pra bencana dapat dilakukan melalui perkuatan unit/lembaga yang telah ada dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat bencana tidak mengenal wilayah administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang potensial di wilayahnya.

Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain:
  1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana;
  2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan;
  3. Indentifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik;
  4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan;
  5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.

sumber:http://indonesiannursing.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS