pada tanggal 13 desember 2009 pengurus senkom mitra polri kabupaten beserta ketua senkom mewakili polsek mengadakan rapat kerja tahun 2010 dan evaluasi tahun 2009 tentunya diharapkan kinerja semakin membaik dari yang sudah ada,dikabupaten tangerang senkom untuk tahun depan seoga lebih dikenal masyarakat luas ikut berperan serta dalam event event besar membantu keamanan dan memberikan informasi pada masyarakat pentingnya sadar hukum,acara ini diselenggarakan di wahana wisata cikole pandeglang banten tentunya sambil melepas ketegangan setelah beraktivitas semoga ini bermanfaat untuk kelancaran giat senkom mitra polri banten 03
RAKER SENKOM BANTEN 03
Read User's Comments0
Bentuk Lembaga Percepatan JSS
SERANG - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengungkapkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) masuk dalam program 100 hari pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono dan prioritas nasional.
“Untuk merealisasikan rencana ini pemerintah pusat saat ini tengah merumuskan pembentukan sebuah lembaga yang nantinya akan menangani percepatan pembangunan JSS. Lembaga ini juga akan menjadi penghubung antara Pemprov Banten, Pemprov Lampung, dan pemerintah pusat,” kata Atut, Kamis (19/11).
Dikatakan, perumusan lembaga yang menangani percepatan pembangunan JSS melibatakan sejumlah departemen, seperti Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dikoordinatori Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin).
Lembaga yang akan dibentuk tersebut, kata Atut, selanjutnya akan diisi sejumlah perwakilan dari departemen terkait, Pemprov Banten, Pemprov Lampung serta perwakilan kabupaten kota yang terlibat langsung pembangunan JSS. “Lembaga ini selanjutnya yang nantinya akan menyinergikan kepentingan antara Provinsi Banten, Provinsi Lampung dan pusat,” urainya.
Menurut Atut, masuknya pembangunan JSS dalam skala prioritas harus disyukuri oleh masyarakat Banten dan Lampung. JSS akan membawa dampak perekonomian yang luar biasa. Tak hanya untuk Banten dan Lampung, juga buat Pulau Jawa dan Sumatera. “Secara khusus untuk Banten dan Lampung, umumnya akan menguntungkan masyarakat Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Umumnya lagi untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini megaproyek yang akan menjadi kebanggaan,” katanya. (ila)
sumber: Radar Banten
Pembentukan BPBD Tunggu Perpres
SERANG – Asda I Pemprov Banten Syafrudin Ismail mengungkapkan, Pemprov Banten tampaknya belum akan membentuk badan khusus penanggulangan bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal tersebut disebabkan oleh belum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). “Perpres (Peraturan Presiden)-nya belum terbit. Perpres ini yang nantinya akan menjadi petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) bagaimana daerah membentuk sebuah badan khusus penanganan bencana,” kata Syafrudin, Jumat (23/10) lalu.
Dikatakan, belum adanya Perpres itu juga hampir bisa dipastikan seluruh daerah di Indonesia belum melakukan pembentukan BPBD. “Kalaupun Perpresnya nanti sudah ada, Pemda tidak lantas membentuk BPBD. Langkah pertama yang akan ditempuh Pemda untuk menindaklanjuti Perpres itu adalah menyusun sebuah peraturan daerah (perda),” terangnya.
Dijelaskan, kelak BPBD tingkat provinsi terbentuk, keberadaanya ada di satu tingkat di bawah gubernur atau setingkat Sekretariat Daerah (Setda). “Namun, pejabat yang akan mengepalai badan ini bukan eselon I. Sebab, BPBD ini tidak memiliki SKPD seperti Setda,” paparnya.
Sementara itu, terkait manfaat dibentuknya BPBD, Syafrudin mengatakan badan ini akan lebih efektif menanggulangi bencana. Unsur yang akan tergabung dalam BPBD juga tidak terbatas kepada SKPD di lingkungan pemda saja. Tapi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi semua elemen masyarakat.(ila)
sumber: Radar Banten
Hal tersebut disebabkan oleh belum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). “Perpres (Peraturan Presiden)-nya belum terbit. Perpres ini yang nantinya akan menjadi petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) bagaimana daerah membentuk sebuah badan khusus penanganan bencana,” kata Syafrudin, Jumat (23/10) lalu.
Dikatakan, belum adanya Perpres itu juga hampir bisa dipastikan seluruh daerah di Indonesia belum melakukan pembentukan BPBD. “Kalaupun Perpresnya nanti sudah ada, Pemda tidak lantas membentuk BPBD. Langkah pertama yang akan ditempuh Pemda untuk menindaklanjuti Perpres itu adalah menyusun sebuah peraturan daerah (perda),” terangnya.
Dijelaskan, kelak BPBD tingkat provinsi terbentuk, keberadaanya ada di satu tingkat di bawah gubernur atau setingkat Sekretariat Daerah (Setda). “Namun, pejabat yang akan mengepalai badan ini bukan eselon I. Sebab, BPBD ini tidak memiliki SKPD seperti Setda,” paparnya.
Sementara itu, terkait manfaat dibentuknya BPBD, Syafrudin mengatakan badan ini akan lebih efektif menanggulangi bencana. Unsur yang akan tergabung dalam BPBD juga tidak terbatas kepada SKPD di lingkungan pemda saja. Tapi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi semua elemen masyarakat.(ila)
sumber: Radar Banten
Situ Gintung Semakin Ditelantarkan, Warga Desak Rekontruksi
CIPUTAT – Warga area Situ Gintung radius 1.000 meter merasa khawatir terjadinya tanah longsor yang mengancam pemukiman mereka. Selain itu mereka juga telah merasa kesulitan memperoleh air bersih. Hal itu dikarenakan pemerintah semakin menelantarkan dan melupakan janjinya untuk melakukan rekontruksi serta mengembalikan fungsi situ.
Roslina Rahayu (37) warga Rt 001/08, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel mengatakan, cuaca saat ini sangat buruk dan dirinya yang mempunyi rumah di bibir tanggul Situ Gintung merasa khawatir terjadinya tanah longsor. “Kami takut tanah ini longsor dan rumah kami ikut amblas kedasar Situ Gintung,” ungkapnya di kediamannya, kemarin.
Sampai saat ini, sambung Roslina, pihak dari pemerintah pusat ataupun daerah tidak pernah datang lagi. Mereka tetap membiarkan Situ Gintung yang telah rusak dan hancur tanpa terlihat niatan untuk merekontruksinya. “Sudah ditelantarkan saja seperti ini. Sebab tidak ada gelagat atau tanda-tanda untuk dibangun atau diperbaiki,” tukasnya.
Dahulu, lanjutnya, setelah selesai evakuasi korban jebolnya tanggul Situ Gintung, pemerintah pusat yang diwakili oleh Pak Pitoyo menjanjikan akan menggusur lahan warga radius 1.000 meter dari tanggul pada saat akan di rekontruksi dan dinormalisasi. “Sampai saat ini janji itu tidak kunjung tiba padahal bila digusur warga dijanjikan akan mendapatkan uang kerohiman,” bebernya.
Hal serupa dirasakan warga lainnya seperti Hasanudin (54). Dia juga takut adanya banjir besar. Selain itu banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. “Intensitas hujan sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan bila adanya banjir besar. Selain itu dalam memperoleh air bersih saat ini warga harus memakai zetpam dengan kedalaman 33 meter, bila tidak seperti itu tidak dapat air untuk minum dan mandi,” paparnya.
SEluruh warga, kata Hasanuddin, sepakat akan mendesak pemerintah. Desakan itu adakan dilakukan dengan cara aksi demo ke Departemen PU agar pemerintah cepat untuk melakukan rekontruksi dan normalisasi Situ Gintung. Dihubungi terpisah, Kepala Balai Besar Ciliwung-Cisadane Pitoyo Subandrio memastikan, perbaikan tanggul Situ Gintung akan dilakukan akhir Desember 2009 ini dan ditargetkan selesai Oktober 2010. “Target Oktober tahun depan selesai,” ujar Pitoyo ketika dikonfirmasi.
Menurut dia, saat ini sedang dilakukan tahap lelang dan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Depertemen Pekerjaan Umum dan kontraktor. Seluruh tahap penelitian tanggul sudah selesai dilakukan. Hasilnya juga sudah dilaporkan ke Departemen Pekerjaan Umum. Kata Pitoyo, tanggul akan dibuat secara permanent. Ketinggian tanggul diturunkan sekitar 50 sentimeter dari tinggi limpasan air. (cr-1)
sumber: Radar Banten
Roslina Rahayu (37) warga Rt 001/08, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel mengatakan, cuaca saat ini sangat buruk dan dirinya yang mempunyi rumah di bibir tanggul Situ Gintung merasa khawatir terjadinya tanah longsor. “Kami takut tanah ini longsor dan rumah kami ikut amblas kedasar Situ Gintung,” ungkapnya di kediamannya, kemarin.
Sampai saat ini, sambung Roslina, pihak dari pemerintah pusat ataupun daerah tidak pernah datang lagi. Mereka tetap membiarkan Situ Gintung yang telah rusak dan hancur tanpa terlihat niatan untuk merekontruksinya. “Sudah ditelantarkan saja seperti ini. Sebab tidak ada gelagat atau tanda-tanda untuk dibangun atau diperbaiki,” tukasnya.
Dahulu, lanjutnya, setelah selesai evakuasi korban jebolnya tanggul Situ Gintung, pemerintah pusat yang diwakili oleh Pak Pitoyo menjanjikan akan menggusur lahan warga radius 1.000 meter dari tanggul pada saat akan di rekontruksi dan dinormalisasi. “Sampai saat ini janji itu tidak kunjung tiba padahal bila digusur warga dijanjikan akan mendapatkan uang kerohiman,” bebernya.
Hal serupa dirasakan warga lainnya seperti Hasanudin (54). Dia juga takut adanya banjir besar. Selain itu banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. “Intensitas hujan sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan bila adanya banjir besar. Selain itu dalam memperoleh air bersih saat ini warga harus memakai zetpam dengan kedalaman 33 meter, bila tidak seperti itu tidak dapat air untuk minum dan mandi,” paparnya.
SEluruh warga, kata Hasanuddin, sepakat akan mendesak pemerintah. Desakan itu adakan dilakukan dengan cara aksi demo ke Departemen PU agar pemerintah cepat untuk melakukan rekontruksi dan normalisasi Situ Gintung. Dihubungi terpisah, Kepala Balai Besar Ciliwung-Cisadane Pitoyo Subandrio memastikan, perbaikan tanggul Situ Gintung akan dilakukan akhir Desember 2009 ini dan ditargetkan selesai Oktober 2010. “Target Oktober tahun depan selesai,” ujar Pitoyo ketika dikonfirmasi.
Menurut dia, saat ini sedang dilakukan tahap lelang dan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Depertemen Pekerjaan Umum dan kontraktor. Seluruh tahap penelitian tanggul sudah selesai dilakukan. Hasilnya juga sudah dilaporkan ke Departemen Pekerjaan Umum. Kata Pitoyo, tanggul akan dibuat secara permanent. Ketinggian tanggul diturunkan sekitar 50 sentimeter dari tinggi limpasan air. (cr-1)
sumber: Radar Banten
Terbang Rendah, Heli Tim SAR Jatuh ke Laut
SEMARANG - Sebuah helikopter jenis Bolkow NBO-105 yang dipakai latihan personel Badan SAR Nasional (Basarnas) kemarin (18/11) jatuh di Pantai Marina, Semarang. Namun, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Awak dan penumpang heli yang berjumlah lima orang hanya mengalami luka-luka. Heli naas itu dipiloti oleh Kapten Marsudi dengan Kopilot Lettu Wahyu Ardhi. Sedangkan tiga penumpang adalah anggota Tim SAR, yakni Noer Isrodin, Mikael, dan Slamet Wijayana. Ketiganya dirawat intensif di RSUP dr Kariadi Semarang. Mikael mengalami patah tulang selangkangan kiri. Tadi malam, sekitar pukul 19.00, dia dijadwalkan naik ke meja operasi. Sementara kedua awak heli, Marsudi dan Wahyu Ardhi, hanya mengalami luka ringan.
Kecelakaan terjadi sekira pukul 10.15 WIB dalam latihan dasar gabungan antara SAR Kendari, Jakarta, Makassar, dan Semarang. Sebanyak 44 peserta mengikuti kegiatan pelatihan searching dan free jump menggunakan heli. Sebenarnya latihan sudah hampir selesai. Sebab, semua peserta sudah diterjunkan ke tengah laut. Namun tiba-tiba heli terbang terlalu rendah dan kaki-kakinya menyentuh permukaan laut. Begitu menyentuh air, heli tak terkendali dan langsung menghujam ke laut hingga hancur berkeping-keping. “Heli terbang terlalu rendah dan menyentuh air sehingga tidak terkendali,” tutur Zulhawary, saksi mata kejadian. Saksi mata lain, Andik, menuturkan, sekitar pukul 09.00, latihan dimulai dengan menerjunkan peserta. Setiap kali terjunan, ada 3 peserta. Sekitar pukul 10.15, heli warna oranye itu menjemput peserta latihan dan langsung dibawa ke tengan laut.
Heli datang dari arah barat menuju timur sampai ke tengah dan sempat bermanuver ke arah barat. “Saat akan melakukan penerjunan terakhir, helikopter melakukan manuver belok ke kanan mengarah ke timur dengan terbang rendah. Kaki sebelah kanan heli menyentuh air, dan seketika menghujam ke air dan hancur,” kata saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut.
Saksi lain, Bisri, pekerja bangunan di lokasi pantai mengatakan, suara heli saat jatuh mirip ledakan besar. Seketika pesawat hancur berkeping-keping dan langsung tenggelam ke laut. “Saya melihat kejadian langsung, kami spontan panik. Beruntung tak ada korban meninggal, kendati beberapa di antara korban kepalanya berlumuran darah,” katanya. Puluhan personel Tim SAR berperahu karet yang tengah mengikuti latihan di tengah laut langsung menuju tempat jatuhnya heli untuk memberikan pertolongan. K
elima awak heli berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUP dr Kariadi. Beberapa bagian heli seperti baling-baling, helm pilot, bangku helikopter, dan sejumlah serpihan juga berhasil diamankan ke pinggir pantai untuk dijadikan bahan penyelidikan. Kepala Basarnas Semarang Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya masih akan menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter ini. Saat kejadian, tuturnya, heli dalam kondisi laik terbang dan cuaca bagus. “Helikopter itu kan didatangkan dari Surabaya, pasti kondisinya layak terbang,” jelas Slamet.
Slamet Riyadi menjelaskan, latihan dasar free jump wajib diikuti semua personel SAR. Tujuannya melatih kecepatan tim dalam mengevakuasi korban di laut. Rencananya, pelatihan yang dimulai sejak 6 November lalu akan berakhir pada 26 November mendatang. Namun adanya peristiwa ini, belum diketahui apakah pelatihan dihentikan atau dilanjutkan kembali. “Kita masih akan lakukan evaluasi dulu,” jelasnya. Menurut salah seorang anggota Tim SAR dari Polwiltabes Semarang Iptu Justinus Prabowo, helikopter jatuh di koordinat 06.56.575 lintang selatan dan 110.23.575 bujur timur. Posisi bangkai helikopter berada di kedalaman antara 3,9 hingga 4 meter. Tapi ada kemungkinan posisi helikopter bergeser dari tempat semula, karena kemarin ombak di Pantai Marina cukup deras dan angin bertiup kencang.
DIRAWAT
Hingga tadi malam, tiga korban heli jatuh masih dirawat intensif di RSUP dr Kariadi. Dua lainnya sudah diperbolehkan pulang sejak Rabu (18/11) siang. Dua yang boleh pulang adalah Kapten Marsudi (pilot) dan Lettu Wahyu Ardhi (kopilot). Sedangkan Noer Isrudin, Mikael, dan Slamet Wijayana, mulai semalam dipindahkan dari Ruang Gawat Darurat ke Paviliun Garuda ruang IDB 111, 102 dan 116.
Kondisi ketiga anggota Basarnas tersebut mengalami luka-luka berbeda. Paling parah Mikael. Dia mengalami patah tulang selangkangan kiri. Sementara tubuh bagian lainnya sama sekali tidak mengalami luka. Tadi malam, sekitar pukul 19.00, Mikael dijadwalkan naik ke meja operasi. Sedangkan Noer Isrudin harus mendapat jahitan di beberapa titik wajahnya. Yakni di atas mata kiri, di bawah hidung, dan luka pada tangan. Pun Slamet Wijayana alias Gohan mendapat beberapa jahitan di bawah mata kiri. (jpnn)
sumber: Radar Banten
Kecelakaan terjadi sekira pukul 10.15 WIB dalam latihan dasar gabungan antara SAR Kendari, Jakarta, Makassar, dan Semarang. Sebanyak 44 peserta mengikuti kegiatan pelatihan searching dan free jump menggunakan heli. Sebenarnya latihan sudah hampir selesai. Sebab, semua peserta sudah diterjunkan ke tengah laut. Namun tiba-tiba heli terbang terlalu rendah dan kaki-kakinya menyentuh permukaan laut. Begitu menyentuh air, heli tak terkendali dan langsung menghujam ke laut hingga hancur berkeping-keping. “Heli terbang terlalu rendah dan menyentuh air sehingga tidak terkendali,” tutur Zulhawary, saksi mata kejadian. Saksi mata lain, Andik, menuturkan, sekitar pukul 09.00, latihan dimulai dengan menerjunkan peserta. Setiap kali terjunan, ada 3 peserta. Sekitar pukul 10.15, heli warna oranye itu menjemput peserta latihan dan langsung dibawa ke tengan laut.
Heli datang dari arah barat menuju timur sampai ke tengah dan sempat bermanuver ke arah barat. “Saat akan melakukan penerjunan terakhir, helikopter melakukan manuver belok ke kanan mengarah ke timur dengan terbang rendah. Kaki sebelah kanan heli menyentuh air, dan seketika menghujam ke air dan hancur,” kata saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut.
Saksi lain, Bisri, pekerja bangunan di lokasi pantai mengatakan, suara heli saat jatuh mirip ledakan besar. Seketika pesawat hancur berkeping-keping dan langsung tenggelam ke laut. “Saya melihat kejadian langsung, kami spontan panik. Beruntung tak ada korban meninggal, kendati beberapa di antara korban kepalanya berlumuran darah,” katanya. Puluhan personel Tim SAR berperahu karet yang tengah mengikuti latihan di tengah laut langsung menuju tempat jatuhnya heli untuk memberikan pertolongan. K
elima awak heli berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUP dr Kariadi. Beberapa bagian heli seperti baling-baling, helm pilot, bangku helikopter, dan sejumlah serpihan juga berhasil diamankan ke pinggir pantai untuk dijadikan bahan penyelidikan. Kepala Basarnas Semarang Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya masih akan menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter ini. Saat kejadian, tuturnya, heli dalam kondisi laik terbang dan cuaca bagus. “Helikopter itu kan didatangkan dari Surabaya, pasti kondisinya layak terbang,” jelas Slamet.
Slamet Riyadi menjelaskan, latihan dasar free jump wajib diikuti semua personel SAR. Tujuannya melatih kecepatan tim dalam mengevakuasi korban di laut. Rencananya, pelatihan yang dimulai sejak 6 November lalu akan berakhir pada 26 November mendatang. Namun adanya peristiwa ini, belum diketahui apakah pelatihan dihentikan atau dilanjutkan kembali. “Kita masih akan lakukan evaluasi dulu,” jelasnya. Menurut salah seorang anggota Tim SAR dari Polwiltabes Semarang Iptu Justinus Prabowo, helikopter jatuh di koordinat 06.56.575 lintang selatan dan 110.23.575 bujur timur. Posisi bangkai helikopter berada di kedalaman antara 3,9 hingga 4 meter. Tapi ada kemungkinan posisi helikopter bergeser dari tempat semula, karena kemarin ombak di Pantai Marina cukup deras dan angin bertiup kencang.
DIRAWAT
Hingga tadi malam, tiga korban heli jatuh masih dirawat intensif di RSUP dr Kariadi. Dua lainnya sudah diperbolehkan pulang sejak Rabu (18/11) siang. Dua yang boleh pulang adalah Kapten Marsudi (pilot) dan Lettu Wahyu Ardhi (kopilot). Sedangkan Noer Isrudin, Mikael, dan Slamet Wijayana, mulai semalam dipindahkan dari Ruang Gawat Darurat ke Paviliun Garuda ruang IDB 111, 102 dan 116.
Kondisi ketiga anggota Basarnas tersebut mengalami luka-luka berbeda. Paling parah Mikael. Dia mengalami patah tulang selangkangan kiri. Sementara tubuh bagian lainnya sama sekali tidak mengalami luka. Tadi malam, sekitar pukul 19.00, Mikael dijadwalkan naik ke meja operasi. Sedangkan Noer Isrudin harus mendapat jahitan di beberapa titik wajahnya. Yakni di atas mata kiri, di bawah hidung, dan luka pada tangan. Pun Slamet Wijayana alias Gohan mendapat beberapa jahitan di bawah mata kiri. (jpnn)
sumber: Radar Banten
Lima Kapal Terdampar
PANDEGLANG - Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan tiga kapal tongkang pengangkut batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan 2 dan dua tug boat terdampar di Pantai Karang Cijarilah, Kampung Lampe, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Selasa (18/11) dini hari. Sementara 716 rumah dan 258 hektar sawah di Kecamatan Patia terendam banjir, Kamis (19/11), sekira pukul 10.00 WIB.
Tidak ada korban jiwa dari dua musibah ini kecuali terhambatnya pengiriman batu bara ke PLTU dan kerugian materi puluhan juta rupiah akibat ratusan hektar pesawahan terendam air. “Terdamparnya lima kapal (dua unit jenis tug boat dan tiga tongkang) karena angin besar yang disertai hujan deras. Kapal-kapal itu terseret ke daratan karena diterjang ombak besar,” kata Adi Mulyadi, teknisi kapal tongkang yang ditemui Radar Banten usai memperbaiki kapal, Kamis (19/11).
Dua di antaranya membentur karang hingga bocor, sementara kapal lainnya mendadak berhenti. “Dua kapal yang bocor sedang kami perbaiki,” kata Yadi. Dedi Sumardi, Humas PLTU Labuan 2 membenarkan terdamparnya kapal tongkang pengirim batu bara untuk PLTU Labuan 2. Kata dia, dampak musibah ini bukan tanggung jawab PLN, melainkan kewajiban perusahaan pengirim barang. “Kontrak kerja yang kami buat dengan para suplier batu bara seperti itu. PLN tidak mau tahu masalah yang terjadi pada saat pengiriman, kecuali menerima barang (batu bara-red) di tempat,” katanya.
Dedi mengatakan terdamparnya tiga kapal berisi batu bara tak mengganggu aktivitas pembangkit listrik PLTU Labuan 2. “Persediaan batu bara kami masih cukup. Mesin pembangkitan berkekuatan 1x300 MW masih tetap bisa beroperasi,” katanya.
BANJIR
Sementara di Kecamatan Patia dilaporkan, hujan deras membuat 716 rumah dan 258 hektar sawah terendam banjir dengan ketinggian air 50 sampai 100 centimeter. Camat Patia Maman mengatakan, 716 rumah yang terendam tersebar di delapan desa. Masing-masing Desa Terusan, Babakan Keusik, Cimoyan, Ciawi, Idaman, Surianeun, Rahayu, dan Desa Patia. “Paling parah terjadi di Desa Idaman, Surianeun, dan Desa Rahayu,” kata Maman.
Sementara Tb Ade Mulyana, Koordinator Tagana Kabupaten Pandeglang menerangkan, selain belum ada bantuan makanan, peralatan evakuasi untuk korban banjir juga belum datang. “Saya tahu musibah ini tadi pagi (kemarin-red) lewat telepon,” katanya. (zis)
sumber: Radar Banten
Tidak ada korban jiwa dari dua musibah ini kecuali terhambatnya pengiriman batu bara ke PLTU dan kerugian materi puluhan juta rupiah akibat ratusan hektar pesawahan terendam air. “Terdamparnya lima kapal (dua unit jenis tug boat dan tiga tongkang) karena angin besar yang disertai hujan deras. Kapal-kapal itu terseret ke daratan karena diterjang ombak besar,” kata Adi Mulyadi, teknisi kapal tongkang yang ditemui Radar Banten usai memperbaiki kapal, Kamis (19/11).
Dua di antaranya membentur karang hingga bocor, sementara kapal lainnya mendadak berhenti. “Dua kapal yang bocor sedang kami perbaiki,” kata Yadi. Dedi Sumardi, Humas PLTU Labuan 2 membenarkan terdamparnya kapal tongkang pengirim batu bara untuk PLTU Labuan 2. Kata dia, dampak musibah ini bukan tanggung jawab PLN, melainkan kewajiban perusahaan pengirim barang. “Kontrak kerja yang kami buat dengan para suplier batu bara seperti itu. PLN tidak mau tahu masalah yang terjadi pada saat pengiriman, kecuali menerima barang (batu bara-red) di tempat,” katanya.
Dedi mengatakan terdamparnya tiga kapal berisi batu bara tak mengganggu aktivitas pembangkit listrik PLTU Labuan 2. “Persediaan batu bara kami masih cukup. Mesin pembangkitan berkekuatan 1x300 MW masih tetap bisa beroperasi,” katanya.
BANJIR
Sementara di Kecamatan Patia dilaporkan, hujan deras membuat 716 rumah dan 258 hektar sawah terendam banjir dengan ketinggian air 50 sampai 100 centimeter. Camat Patia Maman mengatakan, 716 rumah yang terendam tersebar di delapan desa. Masing-masing Desa Terusan, Babakan Keusik, Cimoyan, Ciawi, Idaman, Surianeun, Rahayu, dan Desa Patia. “Paling parah terjadi di Desa Idaman, Surianeun, dan Desa Rahayu,” kata Maman.
Sementara Tb Ade Mulyana, Koordinator Tagana Kabupaten Pandeglang menerangkan, selain belum ada bantuan makanan, peralatan evakuasi untuk korban banjir juga belum datang. “Saya tahu musibah ini tadi pagi (kemarin-red) lewat telepon,” katanya. (zis)
sumber: Radar Banten
Disaster management
D.P.Rao
Director, National Remote Sensing Agency,
(Department of Space, Govt. of India),
Balanagar, Hyderabad - 500 037
director@nrsa.gov.in
Abstract
With the tropical climate and unstable landforms, coupled with high population density, poverty, illiteracy and lack of adequate infrastructure, India is one of the most vulnerable developing countries to suffer very often from various natural disasters, namely drought, flood, cyclone, earth quake, landslide, forest fire, hail storm, locust, volcanic eruption, etc. Which strike causing a devastating impact on human life, economy and environment. Though it is almost impossible to fully recoup the damage caused by the disasters, it is possible to (i) minimize the potential risks by developing early warning strategies (ii) prepare and implement developmental plans to provide resilience to such disasters (iii) mobilize resources including communication and telemedicinal services, and (iv) to help in rehabilitation and post-disaster reconstruction. Space technology plays a crucial role in efficient mitigation of disasters. While communication satellites help in disaster warning, relief mobilization and tele-medicinal support, earth observation satellites provide required database for pre-disaster preparedness programmes, disaster response, monitoring activities and post-disaster damage assessment, and reconstruction, and rehabilitation. The article describes the role of space technology in evolving a suitable strategy for disaster preparedness and operational framework for their monitoring, assessment and mitigation, identifies gap areas and recommends appropriate strategies for disaster mitigation vis-Ã -vis likely developments in space and ground segments.
Introduction
Various disasters like earthquake, landslides, volcanic eruptions, fires, flood and cyclones are natural hazards that kill thousands of people and destroy billions of dollars of habitat and property each year. The rapid growth of the world's population and its increased concentration often in hazardous environment has escalated both the frequency and severity of natural disasters. With the tropical climate and unstable land forms, coupled with deforestation, unplanned growth proliferation non-engineered constructions which make the disaster-prone areas mere vulnerable, tardy communication, poor or no budgetary allocation for disaster prevention, developing countries suffer more or less chronically by natural disasters. Asia tops the list of casualties due to natural disaster. Among various natural hazards, earthquakes, landslides, floods and cyclones are the major disasters adversely affecting very large areas and population in the Indian sub-continent. These natural disasters are of (i) geophysical origin such as earthquakes, volcanic eruptions, land slides and (ii) climatic origin such as drought, flood, cyclone, locust, forest fire. Though it may not be feasible to control nature and to stop the development of natural phenomena but the efforts could be made to avoid disasters and alleviate their effects on human lives, infrastructure and property. Rising frequency, amplitude and number of natural disasters and attendant problem coupled with loss of human lives prompted the General Assembly of the United Nations to proclaim 1990s as the International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) through a resolution 44/236 of December 22, 1989 to focus on all issues related to natural disaster reduction. In spite of IDNDR, there had been a string of major disaster throughout the decade. Nevertheless, by establishing the rich disaster management related traditions and by spreading public awareness the IDNDR provided required stimulus for disaster reduction. It is almost impossible to prevent the occurrence of natural disasters and their damages. However it is possible to reduce the impact of disasters by adopting suitable disaster mitigation strategies. The disaster mitigation works mainly address the following: (i) minimise the potential risks by developing disaster early warning strategies, (ii) prepare and implement developmental plans to provide resilience to such disasters, (iii) mobilise resources including communication and tele-medicinal services and (iv) to help in rehabilitation and post-disaster reduction. Disaster management on the other hand involves: (i) pre-disaster planning, preparedness, monitoring including relief management capability. (ii) prediction and early warning. (iii) damage assessment and relief management. Disaster reduction is a systematic work which involves with different regions, different professions and different scientific fields, and has become an important measure for human, society and nature sustainable development.
Role of Space Technology
Space systems from their vantage position have unambiguously demonstrated their capability in providing vital information and services for disaster management.The Earth Observation satellites provide comprehensive, synoptic and multi temporal coverage of large areas in real time and at frequent intervals and 'thus' - have become valuable for continuous monitoring of atmospheric as well as surface parameters related to natural disasters. Geo-stationary satellites provide continuous and synoptic observations over large areas on weather including cyclone-monitoring. Polar orbiting satellites have the advantage of providing much higher resolution imageries, even though at low temporal frequency, which could be used for detailed monitoring, damage assessment and long-term relief management. The vast capabilities of communication satellites are available for timely dissemination of early warning and real-time coordination of relief operations. The advent of Very Small Aperture Terminals (VSAT) and Ultra Small Aperture Terminals (USAT) and phased - array antennae have enhanced the capability further by offering low cost, viable technological solutions towards management and mitigation of disasters. Satellite communication capabilities-fixed and mobile are vital for effective communication, especially in data collection, distress alerting, position location and co-ordinating relief operations in the field. In addition, Search and Rescue satellites provide capabilities such as position determination facilities onboard which could be useful in a variety of land, sea and air distress situations.
Drought
Drought is the single most important weather- related natural disaster often aggravated by human action. Drought's beginning is subtle, its progress is insidious and its effects can be devastating. Drought may start any time, last indefinitely and attain many degrees of severity. Since it affects very large areas for months and years it has a serious impact on economy, destruction of ecological resources, food shortages and starvation of millions of people. During 1967-1991, droughts have affected 50 percent of the 2.8 billion people who suffered from all natural disasters and killed 35 percent of the 3.5 million people who lost their lives due to natural disasters. Owing to abnormalities in the monsoon precipitation, in terms of spatial and temporal variation especially on the late on set of monsoon, prolonged break and early withdrawal of monsoon, drought is a frequent phenomenon over many parts of India. In India, thirty three percent of the area receives less than 750mm rainfall and is chronically drought-prone, and thirty five percent of the area with 750-1125mm rainfall is also subject to drought once in four to five years. Thus, 68 percent of the total sown area covering about 142 million hectares are vulnerable to drought conditions. India has faced three major droughts in this century- 1904-1905,1965-66 and 1986-87. The 1987 drought had a lasting impact on one-third of the country. The role of space technology in drought mitigation is enumerated hereunder:
Drought Preparedness
Drought mitigation involves three phases, namely, preparedness phase, prevention phase and relief phase. In case of drought preparedness, identification of drought prone areas information on land use and land cover, waste lands, forest cover and soils is a pre- requisite. Space-borne multi spectral measurements hold a great promise in providing such information.
Drought Prediction
Remote sensing data provide major input to all the three types rainfall predictions; namely such as long-term seasonal predictions, medium range predictions and short-term predictions. Global and regional atmospheric, land and ocean parameters (temperature, pressure, wind, snow, El-Nino, etc.) required for long-term prediction, could be generated from observations made by geo-stationary and polar orbiting weather satellites such as INSAT and NOAA . In the medium range weather prediction, the National Centre Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) uses satellite-based sea surface temperature , normalised difference vegetation index, snow covered area and depth, surface temperature, altitude, roughness, soil moisture at surface level and vertical sounding and radio sonde data on water vapor, pressure and temperature, and vertical profile data in the T86/NMC model. In the short-range rainfall prediction also INSAT-based visible and thermal data are being used.
Drought Monitoring
Drought monitoring mechanisms exists in most of the countries using ground-based information on drought- related parameters such as rainfall, weather, crops condition and water availability, etc. Conventional methods of drought monitoring in the various States in India suffer from limitations with regard to timeliness, objectivity, reliability and adequacy (Jeyaseelan and Thiruvengadachari, 1986). Further, the assessment is generally, influenced by local compulsions. In order to overcome the above limitations, -sponsored a project titled 'National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS)' and sponsored by the Dept. of Agriculture and Cooperation and Dept. of Space Dept. of Space (DOS) was taken up by the National Remote Sensing Agency in collaboration with the India Meteorological Department (IMD), Central Water Commission (CWC) and concerned State Government agencies. The focus has been on the assessment of agricultural drought conditions in terms of prevalence, relative severity level and persistence through the season. Satellite-derived Vegetation Index (VI) which is sensitive to vegetation stress is being used as a surrogate measure to continuously monitor the drought conditions on a real -time basis. Such an exercise helps the decision makers in initiating strategies for recovery by changing cropping patterns and practices. Initially, NDVI derived from NOAA-AVHRR data was used for drought monitoring biweekly drought bulletins have been issued between 1989 to 1991, and reports on monthly detailed crop and seasonal condition during kharif season (June to October) have been brought out since 1992 at district level . The project covers eleven agriculturally important and drought-vulnerable States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
With the availability of Indian Remote Sensing satellite (IRS) WiFS data with 188m spatial resolution, the methodology is being updated to provide quantitative information on sowings, surface water spread, and taluk / mandal /block level crop condition assessment along with spatial variation in terms of maps. The IRS WiFS -based detailed monitoring has been opertionalised for Andhra Pradesh State in 1998, and subsequently extended to Orissa and Karnataka.
Drought Relief
The State Governments are primarily responsible for both short -term and long- term relief management. The NADAMS provide detailed assessment of drought conditions for providing short -term relief.
Long-term management:
Several chronically drought-affected districts in India experience acute shortage of drinking and irrigation water. To address this issue, a nationwide project titled 'Integrated Mission for Sustainable Development (IMSD)' was taken up in collaboration with other DOS centres and State Remote Sensing Applications Centres. The project essentially aims at generating locale-specific action plan for development of land and water resources on a micro watershed basis in drought- prone areas of the country using IRS data. In the first phase, 175 districts covering 84 million ha has been covered (Rao,1998).
For providing safe drinking water to rural masses, a nationwide project titled "National Drinking Water Technology Mission", was launched by Department of Space (DOS) in collaboration with other State Remote Sensing Applications Centres, and Central Ground Water Board and State Ground water Departments. Ground water potential maps showing ground water prospect at 1:250,000 scale have been prepared for entire country. The success rate achieved by drilling wells through the use of remote sensing data has been found to be much better than those achieved by conventional means. Furthermore, as a follow-up large scale (1:50,000) mapping of ground water prospects for Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerela under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission is in progress.
Cyclone
The intense tropical storms are known in different part of the world by different names. In the Pacific ocean, they are called 'typhoons', in the Indian ocean they are called 'cyclones' and over North Atlantic, they are called 'hurricane'. Among various natural calamaties, tropical cyclones are known to claim a higher share of deaths and distruction world over. Records show that about 80 tropical cyclones form over the globe every year. India has a vast coast line which is frequently affected by tropical cyclones causing heavy loss of human lives and property. Cyclones occurs usually between April and May (called pre-monsoon cyclonic storms) and between October and December (called post-monsoon cyclonic storms). While cyclonic storms can't be prevented, the loss of lives and damage to the properties can be mitigated if prompt action is taken after receiving timely warnings.
Cyclone Warning
Meteorologists have been using satellite images for monitoring storms for about thirty years. One of the most important applications in this endeavour is to determine the strength and intensity of a storm. In the late 1960's, meteorologists began observing tropical cyclones at more frequent intervals. The infrared sensors aboard polar orbiting satellites began providing day-and-night observations while geo-stationary satellite provided the continuous coverage during daytime. There exists a very efficient cyclone warning system in India which is comparable to the best known in the world. The approach essentially involves the prediction of the track and intensity of the cyclone using conventional as well as satellite and radar-based techniques (Kellar, 1997).
A network of 10-cyclone detection radar covering entire East and West Coasts is being used for cyclone warning each with a range of 400 km. When cyclone is beyond the range of coastal radar, its intensity and movement is monitored with the help of INSAT, and NOAA series of satellites. The INSAT provides every three-hourly cloud pictures over the Indian subcontinent. For precise location, every half-an-hour pictures are used. Warnings are issued by the Area Cyclone Warning Centers (ACWS) located at Calcutta, Madras, and Bombay; and Cyclone Warning Centers (CWC) located at Bhubaneswar, Visakhapatnam and Ahmedabad. Around 100 disaster warning systems have been installed in cyclone-prone villages of Andhra Pradesh and Tamilnadu. It is planned to expand such facility with another 100 DWS in Orissa and West Bengal on the East coast. The DWC disseminates warning of impending event to village administration, District Collector, State Government officials, etc. The most memorable use of DWS system has been during the cyclone that hit the Andhra Pradesh coast on may 9, 1990, in evacuating over 1,70,000 people. The information helped saving thousands of lives and livestock in this area. Additional DWS units are being established to cover the entire coastal areas of the country.
Cyclone Management
The most striking advantage of the earth observation satellite data has been demonstrated during the recent Orissa super-cyclone event. A severe cyclonic storm with a wind speed about 260 kmph hit the Orissa coast at Paradip on 29-oct-99 causing extensive damage to human life, property, live stock and public utilities. The National Remote Sensing Agency acted promptly and provided spatial extent of inundated areas using pre-cyclone IRS LISS-III data collected on 11th October, 1999 and Radarsat Synthetic Aperture Radar(SAR) data of 2nd November, 1999 since cloud -free optical sensor data over the cyclone-hit area were not available (Fig.3). The map showing inundated area as on 2nd Nov, 1999 was drapped over topographical map, and was delivered to the Orissa Government on 3rd Nov,1999. Information, thus generated, was effectively used by various departments of Orissa Government involved in relief operations. Subsequently, the recession of inundated areas was also studied using Radarsat and IRS data of 5th,8th,11th,13th and 14th November, 1999. An estimated 3.75 lakh ha in Jagatsinghpur, Kendrapara, Bhadrak, Balasore, Jajpur, besides Cuttack, Khurda and Puri districts had been found to be inundated. In addition, the crop damage assessment was also made and maps along with block-wise statistics derived using pre-and post-cyclone NDVI image from IRS WiFS data were also provided to Orissa Government.
Floods
India is the worst flood-affected country in the world after Bangladesh and accounts for one-fifth of the global death count due to floods. About 40 million hectares or nearly 1/8th of India's geographical area is flood-prone. An estimated 8 million hectares of land are affected annually. The cropped area affected annually ranges from 3.5 million ha during normal floods to 10 million ha during worst flood. Flood control measures consists mainly of construction of new embankments, drainage channels and afforestation to save 546 towns and 4700 villages. Optical and microwave data from IRS, Landsat ERS and Radarsat series of satellites have been used to map and monitor flood events in near real-time and operational mode(Fig.4). Information on inundation and damage due to floods is furnished to concerned departments so as to enable them organising necessary relief measures and to make a reliable assessment of flood damage. Owing to large swath and high repetivity, WiFS data from IRS-1C and -1D hold great promise in floods monitoring.
Based on satellite data acquired during pre-flood, flood and post-flood along with ground information, flood damage assessment is being carried out by integrating the topographical, hydrological and flood plain land use/land cover information in a GIS environment. In addition, spaceborne multispectral data have been used for studying the post-flood river configuration, and existing flood control structures , and identification of bank erosion-prone areas and drainage congestion, and identification of flood risk zones.
Flood Disaster Impact Minimization
Flood forecasts are issued currently by Central Water Commission using conventional rainfall runoff models with an accuracy of around 65% to 70% with a warning time of six to twelve hours. The poor performance is attributed to the high spatial variability of rainfall not captured by ground measurements and lack of spatial information on the catchment characteristics of the basin such as current hydrological land use / land cover, spatial variability of soils, etc. Incorporation of remote sensing inputs such as satellite-derived rainfall estimates, current hydrological land use / land cover, soil information, etc. in rainfall-runoff model subsequently improves the flood forecast. Improvements in flood forecasting was tested in lower Godavari basin in a pilot study titled "Spatial Flood Warning System". Under this project, a comprehensive database including Digital Elevation Model (DEM) generated using Differential Global Positioning System (DGPS), hydraulic/hydrologic modeling capabilities and a Decision Support System (DSS) for appropriate relief response has been addressed in collaboration with concerned departments of Andhra Pradesh Government. Initial results have been quite encouraging. The deviation in the flood forecast from actual river flood has been within 15%.
Earthquake
Earthquakes are caused by the abrupt release of strain that has built up in the earth's crust. Most zones of maximum earthquake intensity and frequency occur at the boundaries between the moving plates that form the crust of the earth. Major earthquakes also occur within the interior of crustal plates such as those in China, Russia and the south-east United States. A considerable research has been carried out to predict earthquakes using conventional technologies, but the results to date are inconclusive. Seismic risk analysis based on historic earthquakes and the presence of active faults is an established method for locating and designing dams, power plants and other projects in seismically active areas. Landsat-TM and SPOT images, and Radar interferograms have been used to detect the active faults (Merifield and Lamer 1975; Yeats et al.1996; Massonnet et al. 1993). Areas rocked by Landers earthquake (South California) of magnitude 7.3 were studied using ERS-1 SAR interferometry which matched extremely well with a model of the earth's motion as well as the local measurements (Masonnet and Advagna 1993). Active faults on the seafloor could also be detected by side-scan sonar system (Prior et al, 1979). The earthquake prediction is still at experimental stage. Successful prediction of minor earthquake have, however, been reported. Among the major earthquakes, Chinese scientists predicted an earthquake 1-2 days ahead in 1975 (Vogel, 1980). Information on earthquake is ,generally, obtained from a network of seismographic stations. However, very recently the space geodetic techniques and high resolution aerial and satellite data have been used for earthquake prediction. Space geodetic technique with Global Positioning System (GPS) provides an accuracy of a centimetre over 1000 km and , thus, helps in measuring the surface deformations and monitoring accelerated crystal deformations prior to earth quakes with required accuracy.
Earthquake risk assessment involves identification of seismic zones through collection of geological / structural, geophysical (primarily seismological) and geomorphologic data and mapping of known seismic phenomena in the region, (mainly epicenters with magnitudes). Such an effort calls for considerable amount of extrapolation and interpolation on the basis of available data. There is also a tendency for earthquake to occur in "gaps" which are in places along an earthquake belt where strong earthquake had not previously been observed. The knowledge of trends in time or in space helps in defining the source regions of future shocks (Karnik and Algermissen, 1978). Satellite imagery could be used in delineating geotectonic structures and to clarify seismological conditions in earthquake risk zones. Accurate mapping of geomorphologic features adjoining lineaments reveals active movement or recent tectonic activity along faults. The relationship between major lineaments and the seismic activity has been observed in Latur area of Maharastra, India. Space techniques have overcome the limitations of ground geodetic surveys/measurements and have become an essential tool to assess the movement/displacements along faults/plate boundaries to even millimetre level accuracy.
Using Very Long Baseline Interferometry (VLBI), it has been possible to record accurately the plate movement of the order of centimetre along baseline of hundreds of kilometre. Similarly, satellite-based Global Positioning system (GPS) has emerged as a powerful geodetic tool for monitoring (geological) changes over time which is the key for understanding the long-term geo-dynamical phenomena. GPS has been particularly useful in measuring the more complex deformation patterns across plate boundaries where large and regional scale strain builds up. Plate movements, slips along faults etc. have been measured using differential GPS to an accuracy of sub-centimetres.
Volcanic Eruption
Many times precursors of volcanic eruptions have been observed in various areas of volcanic activity. Ground deformations, changes in the compositions of gases emitting from volcanic vents, changes in the temperatures of fumaroles, hot springs and crater lakes as well as earth tremors are preceding volcanic eruptions. Thermal infrared remote sensing has been applied for volcanic hazard assessment. However, deficiencies of equipment and coverage suggest that thermal infrared has not been adequately evaluated for surveillance of volcanoes. The National Remote Sensing Agency has demonstrated the potential of multi-temporal Landsat-TM thermal band data in the surveillance of active volcanoes over Barren island volcano which erupted during March 1991 to September 1991 (Bhatacharya et al. 1992). In the last three decades, aircraft and satellite-based thermal infrared (TIR) data have been used extensively to detect and monitor many of the active volcanoes around the world. Repetitive coverage, regional scale, and low cost of thermal infrared images from satellites make it an alternative tool for monitoring volcanoes. Although the spatial resolution of NOAA environment satellite is too coarse to record details of surface thermal patterns, the plumes of smoke and ash from volcanoes could be detected which is useful in planning the rehabilitation of affected areas. Studies have shown that the upward migration of magma from the earth's crust just before eruption inflates the volcanic cone. Such premonitory signs can easily and quickly be detected with the aid of differential SAR interferometry. Extensive calibrations in a variety of test areas have shown that by using this technique, changes on the earth's surface can be detected to a centimetre accuracy.
Landslides
Aerial photographs and large-scale satellite images have been used to locate the areas with the incidence of landslide. Higher spatial resolution and stereo imaging capability of IRS -IC and -1D enable further refining the location and monitoring of landslides. A number of studies have been carried out in India using satellite data and aerial photographs to develop appropriate methodologies for terrain classification and preparation of maps showing landslide hazards in the Garhwal Himalayan region, Nilagiri hills in south India and in Sikkim forest area. Such studies have been carried out using mostly aerial photographs because of their high resolution enabling contour mapping with intervals of better than 2m in height. The availability of 1m resolution data from the future IRS mission may help generating contour maps at 2m intervals making thereby space remote sensing a highly cost effective tool in landslide zonation.
Crop Pest and Diseases
One of the successful programmes where space technology has been used in risk assessment from crop pests/diseases is the Desert Locust Satellite Applications project of the UN/FAO for the International Desert Locust Commission. Temporal and spatial distribution of desert vegetation and rainfall derived from NOAA-AVHRR data have been used to identify the potential Locust breeding grounds. In India, the desert locust is epidemic over 2 lakhs sq.km spread over Rajasthan, Gujarat and Haryana states. Improved desert locust forecasting system is being tried with the help of satellite data by the locust warning organizations by narrowing down the potential breeding areas to undertake aerial spraying for arresting further growth of locust.
Forest Fire
Several thousands of hectares of forests are burnt annually due to manmade forest fires causing extensive damage to forest wealth. The behaviour of forest fire depends upon three parameters: fuel, weather, and topography. Each parameter has several characteristic parameters. The most important task in the preparedness phase is to assess the risk. For risk assessment variables such as land use/land cover, demography, infrastructure and urban interface are considered. Effective mitigation of forest fire involves fuel (land cover, weather, terrain, vegetation type and moisture level) mapping, identification of fire risk areas, rapid detection, local and global fire monitoring and assessment of burnt areas. The analysis of near-real time low spatial resolution (1km) and high repetivity data from NOAA and high spatial resolution data with low repetivity from earth resources satellites could provide the information on areas under fire. The IRS satellite data have been used for monitoring forest fires over Nagarhole Wild Life Sanctuary of Southern India.
Conclusions
Apart from loss of human lives, natural disasters inflict severe damage to ecology and economy of a region. Space technology has made significant contribution in all the three phases, i.e. preparedness, prevention and relief of disaster management. With a constellation of both INSAT and IRS series of satellites, India has developed an operational mechanism for disaster warning especially cyclone and drought, and their monitoring and mitigation. However, prediction of certain events likes earthquake, volcanic eruption and flood is still at experimental level. Developments in space-based earth observation and weather watch capabilities in future may help refining existing models/approaches for prediction of such events and their management.
References:
Battacharya, A.; Reddy, C.S.S. & Srivastav, S.K. 1992, Remote sensing for active volcano monitoring in Barren island South Andamans, India, using shortwave infrared satellite data. NRSA/AG/GD/TR-1/92, NRSA, Hyderabad.
Jeyaseelan A.T. & S.Thiruvengadachari 1986, Current Drought monitoring system in Andhra Pradesh states. Report No: IRS-UP- NRSA-DRM-TR 03, National Remote Sensing Agency, and Hyderabad.
Karnik, V. & Algermissen, S.T., 1978, Seismic Zoning- Chapter in the Assessment and Mitigation of Earthquake Risk. UNESCO,Paris,pp11-47.
Massonnet, D. & Advagna,F. 1993, A full scale validation of radar interferometry with ERS-1: The Landers earthquake. Earth Observation Quarterly, No.41.
Rao, D.P. 1998, Remote sensing & GIS for sustainable development: An overview. Proc. Int. Symp. on Resource and Environmental Monitoring : Local, regional and global. Sept. 1-4,1998 Budapest, Hungary.
Rao, U.R. 1996, Space Technology for Sustainable Development. Tata McGraw-Hill Publishing company Ltd. New Delhi , India.
Vogel, A. 1980, Contribution of Space Technology to Earthquake Prediction, Research, Adv. Earth Oriented Application. Space Technology.
Massonnnet, D., M.Rossi, C.Carmona, F.Adragna, G.Peltzer, K.Feigl, & T.Rabaute, 1993, The displacement field of the Landers earthquake mapped by radar interferometry: Nature, v. 364, p. 138-142.
Merifield, P.m. & D.L.Lamar, 1975, Active and inactive faults in southern california viewed from Skylab: NASA Earth Resources Survey Symposium, NASA TM X-58168, v. 1, p.779-797.
Prior, D.B., J.M.Coleman, & L.E.Garrison, 1979, Digitally acquired undistroted side-scan sonar images of submarine landslides Mississippi River Delta: Geology, v. 7, p.
Yeats, R.S., K.Sieh, & C.A.Alklen, 1996, Geology of earthquakes: Oxford University Press, New York, NY.
Director, National Remote Sensing Agency,
(Department of Space, Govt. of India),
Balanagar, Hyderabad - 500 037
director@nrsa.gov.in
Abstract
With the tropical climate and unstable landforms, coupled with high population density, poverty, illiteracy and lack of adequate infrastructure, India is one of the most vulnerable developing countries to suffer very often from various natural disasters, namely drought, flood, cyclone, earth quake, landslide, forest fire, hail storm, locust, volcanic eruption, etc. Which strike causing a devastating impact on human life, economy and environment. Though it is almost impossible to fully recoup the damage caused by the disasters, it is possible to (i) minimize the potential risks by developing early warning strategies (ii) prepare and implement developmental plans to provide resilience to such disasters (iii) mobilize resources including communication and telemedicinal services, and (iv) to help in rehabilitation and post-disaster reconstruction. Space technology plays a crucial role in efficient mitigation of disasters. While communication satellites help in disaster warning, relief mobilization and tele-medicinal support, earth observation satellites provide required database for pre-disaster preparedness programmes, disaster response, monitoring activities and post-disaster damage assessment, and reconstruction, and rehabilitation. The article describes the role of space technology in evolving a suitable strategy for disaster preparedness and operational framework for their monitoring, assessment and mitigation, identifies gap areas and recommends appropriate strategies for disaster mitigation vis-Ã -vis likely developments in space and ground segments.
Introduction
Various disasters like earthquake, landslides, volcanic eruptions, fires, flood and cyclones are natural hazards that kill thousands of people and destroy billions of dollars of habitat and property each year. The rapid growth of the world's population and its increased concentration often in hazardous environment has escalated both the frequency and severity of natural disasters. With the tropical climate and unstable land forms, coupled with deforestation, unplanned growth proliferation non-engineered constructions which make the disaster-prone areas mere vulnerable, tardy communication, poor or no budgetary allocation for disaster prevention, developing countries suffer more or less chronically by natural disasters. Asia tops the list of casualties due to natural disaster. Among various natural hazards, earthquakes, landslides, floods and cyclones are the major disasters adversely affecting very large areas and population in the Indian sub-continent. These natural disasters are of (i) geophysical origin such as earthquakes, volcanic eruptions, land slides and (ii) climatic origin such as drought, flood, cyclone, locust, forest fire. Though it may not be feasible to control nature and to stop the development of natural phenomena but the efforts could be made to avoid disasters and alleviate their effects on human lives, infrastructure and property. Rising frequency, amplitude and number of natural disasters and attendant problem coupled with loss of human lives prompted the General Assembly of the United Nations to proclaim 1990s as the International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) through a resolution 44/236 of December 22, 1989 to focus on all issues related to natural disaster reduction. In spite of IDNDR, there had been a string of major disaster throughout the decade. Nevertheless, by establishing the rich disaster management related traditions and by spreading public awareness the IDNDR provided required stimulus for disaster reduction. It is almost impossible to prevent the occurrence of natural disasters and their damages. However it is possible to reduce the impact of disasters by adopting suitable disaster mitigation strategies. The disaster mitigation works mainly address the following: (i) minimise the potential risks by developing disaster early warning strategies, (ii) prepare and implement developmental plans to provide resilience to such disasters, (iii) mobilise resources including communication and tele-medicinal services and (iv) to help in rehabilitation and post-disaster reduction. Disaster management on the other hand involves: (i) pre-disaster planning, preparedness, monitoring including relief management capability. (ii) prediction and early warning. (iii) damage assessment and relief management. Disaster reduction is a systematic work which involves with different regions, different professions and different scientific fields, and has become an important measure for human, society and nature sustainable development.
Role of Space Technology
Space systems from their vantage position have unambiguously demonstrated their capability in providing vital information and services for disaster management.The Earth Observation satellites provide comprehensive, synoptic and multi temporal coverage of large areas in real time and at frequent intervals and 'thus' - have become valuable for continuous monitoring of atmospheric as well as surface parameters related to natural disasters. Geo-stationary satellites provide continuous and synoptic observations over large areas on weather including cyclone-monitoring. Polar orbiting satellites have the advantage of providing much higher resolution imageries, even though at low temporal frequency, which could be used for detailed monitoring, damage assessment and long-term relief management. The vast capabilities of communication satellites are available for timely dissemination of early warning and real-time coordination of relief operations. The advent of Very Small Aperture Terminals (VSAT) and Ultra Small Aperture Terminals (USAT) and phased - array antennae have enhanced the capability further by offering low cost, viable technological solutions towards management and mitigation of disasters. Satellite communication capabilities-fixed and mobile are vital for effective communication, especially in data collection, distress alerting, position location and co-ordinating relief operations in the field. In addition, Search and Rescue satellites provide capabilities such as position determination facilities onboard which could be useful in a variety of land, sea and air distress situations.
Drought
Drought is the single most important weather- related natural disaster often aggravated by human action. Drought's beginning is subtle, its progress is insidious and its effects can be devastating. Drought may start any time, last indefinitely and attain many degrees of severity. Since it affects very large areas for months and years it has a serious impact on economy, destruction of ecological resources, food shortages and starvation of millions of people. During 1967-1991, droughts have affected 50 percent of the 2.8 billion people who suffered from all natural disasters and killed 35 percent of the 3.5 million people who lost their lives due to natural disasters. Owing to abnormalities in the monsoon precipitation, in terms of spatial and temporal variation especially on the late on set of monsoon, prolonged break and early withdrawal of monsoon, drought is a frequent phenomenon over many parts of India. In India, thirty three percent of the area receives less than 750mm rainfall and is chronically drought-prone, and thirty five percent of the area with 750-1125mm rainfall is also subject to drought once in four to five years. Thus, 68 percent of the total sown area covering about 142 million hectares are vulnerable to drought conditions. India has faced three major droughts in this century- 1904-1905,1965-66 and 1986-87. The 1987 drought had a lasting impact on one-third of the country. The role of space technology in drought mitigation is enumerated hereunder:
Drought Preparedness
Drought mitigation involves three phases, namely, preparedness phase, prevention phase and relief phase. In case of drought preparedness, identification of drought prone areas information on land use and land cover, waste lands, forest cover and soils is a pre- requisite. Space-borne multi spectral measurements hold a great promise in providing such information.
Drought Prediction
Remote sensing data provide major input to all the three types rainfall predictions; namely such as long-term seasonal predictions, medium range predictions and short-term predictions. Global and regional atmospheric, land and ocean parameters (temperature, pressure, wind, snow, El-Nino, etc.) required for long-term prediction, could be generated from observations made by geo-stationary and polar orbiting weather satellites such as INSAT and NOAA . In the medium range weather prediction, the National Centre Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) uses satellite-based sea surface temperature , normalised difference vegetation index, snow covered area and depth, surface temperature, altitude, roughness, soil moisture at surface level and vertical sounding and radio sonde data on water vapor, pressure and temperature, and vertical profile data in the T86/NMC model. In the short-range rainfall prediction also INSAT-based visible and thermal data are being used.
Drought Monitoring
Drought monitoring mechanisms exists in most of the countries using ground-based information on drought- related parameters such as rainfall, weather, crops condition and water availability, etc. Conventional methods of drought monitoring in the various States in India suffer from limitations with regard to timeliness, objectivity, reliability and adequacy (Jeyaseelan and Thiruvengadachari, 1986). Further, the assessment is generally, influenced by local compulsions. In order to overcome the above limitations, -sponsored a project titled 'National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS)' and sponsored by the Dept. of Agriculture and Cooperation and Dept. of Space Dept. of Space (DOS) was taken up by the National Remote Sensing Agency in collaboration with the India Meteorological Department (IMD), Central Water Commission (CWC) and concerned State Government agencies. The focus has been on the assessment of agricultural drought conditions in terms of prevalence, relative severity level and persistence through the season. Satellite-derived Vegetation Index (VI) which is sensitive to vegetation stress is being used as a surrogate measure to continuously monitor the drought conditions on a real -time basis. Such an exercise helps the decision makers in initiating strategies for recovery by changing cropping patterns and practices. Initially, NDVI derived from NOAA-AVHRR data was used for drought monitoring biweekly drought bulletins have been issued between 1989 to 1991, and reports on monthly detailed crop and seasonal condition during kharif season (June to October) have been brought out since 1992 at district level . The project covers eleven agriculturally important and drought-vulnerable States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
With the availability of Indian Remote Sensing satellite (IRS) WiFS data with 188m spatial resolution, the methodology is being updated to provide quantitative information on sowings, surface water spread, and taluk / mandal /block level crop condition assessment along with spatial variation in terms of maps. The IRS WiFS -based detailed monitoring has been opertionalised for Andhra Pradesh State in 1998, and subsequently extended to Orissa and Karnataka.
Drought Relief
The State Governments are primarily responsible for both short -term and long- term relief management. The NADAMS provide detailed assessment of drought conditions for providing short -term relief.
Long-term management:
Several chronically drought-affected districts in India experience acute shortage of drinking and irrigation water. To address this issue, a nationwide project titled 'Integrated Mission for Sustainable Development (IMSD)' was taken up in collaboration with other DOS centres and State Remote Sensing Applications Centres. The project essentially aims at generating locale-specific action plan for development of land and water resources on a micro watershed basis in drought- prone areas of the country using IRS data. In the first phase, 175 districts covering 84 million ha has been covered (Rao,1998).
For providing safe drinking water to rural masses, a nationwide project titled "National Drinking Water Technology Mission", was launched by Department of Space (DOS) in collaboration with other State Remote Sensing Applications Centres, and Central Ground Water Board and State Ground water Departments. Ground water potential maps showing ground water prospect at 1:250,000 scale have been prepared for entire country. The success rate achieved by drilling wells through the use of remote sensing data has been found to be much better than those achieved by conventional means. Furthermore, as a follow-up large scale (1:50,000) mapping of ground water prospects for Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerela under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission is in progress.
Cyclone
The intense tropical storms are known in different part of the world by different names. In the Pacific ocean, they are called 'typhoons', in the Indian ocean they are called 'cyclones' and over North Atlantic, they are called 'hurricane'. Among various natural calamaties, tropical cyclones are known to claim a higher share of deaths and distruction world over. Records show that about 80 tropical cyclones form over the globe every year. India has a vast coast line which is frequently affected by tropical cyclones causing heavy loss of human lives and property. Cyclones occurs usually between April and May (called pre-monsoon cyclonic storms) and between October and December (called post-monsoon cyclonic storms). While cyclonic storms can't be prevented, the loss of lives and damage to the properties can be mitigated if prompt action is taken after receiving timely warnings.
Cyclone Warning
Meteorologists have been using satellite images for monitoring storms for about thirty years. One of the most important applications in this endeavour is to determine the strength and intensity of a storm. In the late 1960's, meteorologists began observing tropical cyclones at more frequent intervals. The infrared sensors aboard polar orbiting satellites began providing day-and-night observations while geo-stationary satellite provided the continuous coverage during daytime. There exists a very efficient cyclone warning system in India which is comparable to the best known in the world. The approach essentially involves the prediction of the track and intensity of the cyclone using conventional as well as satellite and radar-based techniques (Kellar, 1997).
A network of 10-cyclone detection radar covering entire East and West Coasts is being used for cyclone warning each with a range of 400 km. When cyclone is beyond the range of coastal radar, its intensity and movement is monitored with the help of INSAT, and NOAA series of satellites. The INSAT provides every three-hourly cloud pictures over the Indian subcontinent. For precise location, every half-an-hour pictures are used. Warnings are issued by the Area Cyclone Warning Centers (ACWS) located at Calcutta, Madras, and Bombay; and Cyclone Warning Centers (CWC) located at Bhubaneswar, Visakhapatnam and Ahmedabad. Around 100 disaster warning systems have been installed in cyclone-prone villages of Andhra Pradesh and Tamilnadu. It is planned to expand such facility with another 100 DWS in Orissa and West Bengal on the East coast. The DWC disseminates warning of impending event to village administration, District Collector, State Government officials, etc. The most memorable use of DWS system has been during the cyclone that hit the Andhra Pradesh coast on may 9, 1990, in evacuating over 1,70,000 people. The information helped saving thousands of lives and livestock in this area. Additional DWS units are being established to cover the entire coastal areas of the country.
Cyclone Management
The most striking advantage of the earth observation satellite data has been demonstrated during the recent Orissa super-cyclone event. A severe cyclonic storm with a wind speed about 260 kmph hit the Orissa coast at Paradip on 29-oct-99 causing extensive damage to human life, property, live stock and public utilities. The National Remote Sensing Agency acted promptly and provided spatial extent of inundated areas using pre-cyclone IRS LISS-III data collected on 11th October, 1999 and Radarsat Synthetic Aperture Radar(SAR) data of 2nd November, 1999 since cloud -free optical sensor data over the cyclone-hit area were not available (Fig.3). The map showing inundated area as on 2nd Nov, 1999 was drapped over topographical map, and was delivered to the Orissa Government on 3rd Nov,1999. Information, thus generated, was effectively used by various departments of Orissa Government involved in relief operations. Subsequently, the recession of inundated areas was also studied using Radarsat and IRS data of 5th,8th,11th,13th and 14th November, 1999. An estimated 3.75 lakh ha in Jagatsinghpur, Kendrapara, Bhadrak, Balasore, Jajpur, besides Cuttack, Khurda and Puri districts had been found to be inundated. In addition, the crop damage assessment was also made and maps along with block-wise statistics derived using pre-and post-cyclone NDVI image from IRS WiFS data were also provided to Orissa Government.
Floods
India is the worst flood-affected country in the world after Bangladesh and accounts for one-fifth of the global death count due to floods. About 40 million hectares or nearly 1/8th of India's geographical area is flood-prone. An estimated 8 million hectares of land are affected annually. The cropped area affected annually ranges from 3.5 million ha during normal floods to 10 million ha during worst flood. Flood control measures consists mainly of construction of new embankments, drainage channels and afforestation to save 546 towns and 4700 villages. Optical and microwave data from IRS, Landsat ERS and Radarsat series of satellites have been used to map and monitor flood events in near real-time and operational mode(Fig.4). Information on inundation and damage due to floods is furnished to concerned departments so as to enable them organising necessary relief measures and to make a reliable assessment of flood damage. Owing to large swath and high repetivity, WiFS data from IRS-1C and -1D hold great promise in floods monitoring.
Based on satellite data acquired during pre-flood, flood and post-flood along with ground information, flood damage assessment is being carried out by integrating the topographical, hydrological and flood plain land use/land cover information in a GIS environment. In addition, spaceborne multispectral data have been used for studying the post-flood river configuration, and existing flood control structures , and identification of bank erosion-prone areas and drainage congestion, and identification of flood risk zones.
Flood Disaster Impact Minimization
Flood forecasts are issued currently by Central Water Commission using conventional rainfall runoff models with an accuracy of around 65% to 70% with a warning time of six to twelve hours. The poor performance is attributed to the high spatial variability of rainfall not captured by ground measurements and lack of spatial information on the catchment characteristics of the basin such as current hydrological land use / land cover, spatial variability of soils, etc. Incorporation of remote sensing inputs such as satellite-derived rainfall estimates, current hydrological land use / land cover, soil information, etc. in rainfall-runoff model subsequently improves the flood forecast. Improvements in flood forecasting was tested in lower Godavari basin in a pilot study titled "Spatial Flood Warning System". Under this project, a comprehensive database including Digital Elevation Model (DEM) generated using Differential Global Positioning System (DGPS), hydraulic/hydrologic modeling capabilities and a Decision Support System (DSS) for appropriate relief response has been addressed in collaboration with concerned departments of Andhra Pradesh Government. Initial results have been quite encouraging. The deviation in the flood forecast from actual river flood has been within 15%.
Earthquake
Earthquakes are caused by the abrupt release of strain that has built up in the earth's crust. Most zones of maximum earthquake intensity and frequency occur at the boundaries between the moving plates that form the crust of the earth. Major earthquakes also occur within the interior of crustal plates such as those in China, Russia and the south-east United States. A considerable research has been carried out to predict earthquakes using conventional technologies, but the results to date are inconclusive. Seismic risk analysis based on historic earthquakes and the presence of active faults is an established method for locating and designing dams, power plants and other projects in seismically active areas. Landsat-TM and SPOT images, and Radar interferograms have been used to detect the active faults (Merifield and Lamer 1975; Yeats et al.1996; Massonnet et al. 1993). Areas rocked by Landers earthquake (South California) of magnitude 7.3 were studied using ERS-1 SAR interferometry which matched extremely well with a model of the earth's motion as well as the local measurements (Masonnet and Advagna 1993). Active faults on the seafloor could also be detected by side-scan sonar system (Prior et al, 1979). The earthquake prediction is still at experimental stage. Successful prediction of minor earthquake have, however, been reported. Among the major earthquakes, Chinese scientists predicted an earthquake 1-2 days ahead in 1975 (Vogel, 1980). Information on earthquake is ,generally, obtained from a network of seismographic stations. However, very recently the space geodetic techniques and high resolution aerial and satellite data have been used for earthquake prediction. Space geodetic technique with Global Positioning System (GPS) provides an accuracy of a centimetre over 1000 km and , thus, helps in measuring the surface deformations and monitoring accelerated crystal deformations prior to earth quakes with required accuracy.
Earthquake risk assessment involves identification of seismic zones through collection of geological / structural, geophysical (primarily seismological) and geomorphologic data and mapping of known seismic phenomena in the region, (mainly epicenters with magnitudes). Such an effort calls for considerable amount of extrapolation and interpolation on the basis of available data. There is also a tendency for earthquake to occur in "gaps" which are in places along an earthquake belt where strong earthquake had not previously been observed. The knowledge of trends in time or in space helps in defining the source regions of future shocks (Karnik and Algermissen, 1978). Satellite imagery could be used in delineating geotectonic structures and to clarify seismological conditions in earthquake risk zones. Accurate mapping of geomorphologic features adjoining lineaments reveals active movement or recent tectonic activity along faults. The relationship between major lineaments and the seismic activity has been observed in Latur area of Maharastra, India. Space techniques have overcome the limitations of ground geodetic surveys/measurements and have become an essential tool to assess the movement/displacements along faults/plate boundaries to even millimetre level accuracy.
Using Very Long Baseline Interferometry (VLBI), it has been possible to record accurately the plate movement of the order of centimetre along baseline of hundreds of kilometre. Similarly, satellite-based Global Positioning system (GPS) has emerged as a powerful geodetic tool for monitoring (geological) changes over time which is the key for understanding the long-term geo-dynamical phenomena. GPS has been particularly useful in measuring the more complex deformation patterns across plate boundaries where large and regional scale strain builds up. Plate movements, slips along faults etc. have been measured using differential GPS to an accuracy of sub-centimetres.
Volcanic Eruption
Many times precursors of volcanic eruptions have been observed in various areas of volcanic activity. Ground deformations, changes in the compositions of gases emitting from volcanic vents, changes in the temperatures of fumaroles, hot springs and crater lakes as well as earth tremors are preceding volcanic eruptions. Thermal infrared remote sensing has been applied for volcanic hazard assessment. However, deficiencies of equipment and coverage suggest that thermal infrared has not been adequately evaluated for surveillance of volcanoes. The National Remote Sensing Agency has demonstrated the potential of multi-temporal Landsat-TM thermal band data in the surveillance of active volcanoes over Barren island volcano which erupted during March 1991 to September 1991 (Bhatacharya et al. 1992). In the last three decades, aircraft and satellite-based thermal infrared (TIR) data have been used extensively to detect and monitor many of the active volcanoes around the world. Repetitive coverage, regional scale, and low cost of thermal infrared images from satellites make it an alternative tool for monitoring volcanoes. Although the spatial resolution of NOAA environment satellite is too coarse to record details of surface thermal patterns, the plumes of smoke and ash from volcanoes could be detected which is useful in planning the rehabilitation of affected areas. Studies have shown that the upward migration of magma from the earth's crust just before eruption inflates the volcanic cone. Such premonitory signs can easily and quickly be detected with the aid of differential SAR interferometry. Extensive calibrations in a variety of test areas have shown that by using this technique, changes on the earth's surface can be detected to a centimetre accuracy.
Landslides
Aerial photographs and large-scale satellite images have been used to locate the areas with the incidence of landslide. Higher spatial resolution and stereo imaging capability of IRS -IC and -1D enable further refining the location and monitoring of landslides. A number of studies have been carried out in India using satellite data and aerial photographs to develop appropriate methodologies for terrain classification and preparation of maps showing landslide hazards in the Garhwal Himalayan region, Nilagiri hills in south India and in Sikkim forest area. Such studies have been carried out using mostly aerial photographs because of their high resolution enabling contour mapping with intervals of better than 2m in height. The availability of 1m resolution data from the future IRS mission may help generating contour maps at 2m intervals making thereby space remote sensing a highly cost effective tool in landslide zonation.
Crop Pest and Diseases
One of the successful programmes where space technology has been used in risk assessment from crop pests/diseases is the Desert Locust Satellite Applications project of the UN/FAO for the International Desert Locust Commission. Temporal and spatial distribution of desert vegetation and rainfall derived from NOAA-AVHRR data have been used to identify the potential Locust breeding grounds. In India, the desert locust is epidemic over 2 lakhs sq.km spread over Rajasthan, Gujarat and Haryana states. Improved desert locust forecasting system is being tried with the help of satellite data by the locust warning organizations by narrowing down the potential breeding areas to undertake aerial spraying for arresting further growth of locust.
Forest Fire
Several thousands of hectares of forests are burnt annually due to manmade forest fires causing extensive damage to forest wealth. The behaviour of forest fire depends upon three parameters: fuel, weather, and topography. Each parameter has several characteristic parameters. The most important task in the preparedness phase is to assess the risk. For risk assessment variables such as land use/land cover, demography, infrastructure and urban interface are considered. Effective mitigation of forest fire involves fuel (land cover, weather, terrain, vegetation type and moisture level) mapping, identification of fire risk areas, rapid detection, local and global fire monitoring and assessment of burnt areas. The analysis of near-real time low spatial resolution (1km) and high repetivity data from NOAA and high spatial resolution data with low repetivity from earth resources satellites could provide the information on areas under fire. The IRS satellite data have been used for monitoring forest fires over Nagarhole Wild Life Sanctuary of Southern India.
Conclusions
Apart from loss of human lives, natural disasters inflict severe damage to ecology and economy of a region. Space technology has made significant contribution in all the three phases, i.e. preparedness, prevention and relief of disaster management. With a constellation of both INSAT and IRS series of satellites, India has developed an operational mechanism for disaster warning especially cyclone and drought, and their monitoring and mitigation. However, prediction of certain events likes earthquake, volcanic eruption and flood is still at experimental level. Developments in space-based earth observation and weather watch capabilities in future may help refining existing models/approaches for prediction of such events and their management.
References:
Battacharya, A.; Reddy, C.S.S. & Srivastav, S.K. 1992, Remote sensing for active volcano monitoring in Barren island South Andamans, India, using shortwave infrared satellite data. NRSA/AG/GD/TR-1/92, NRSA, Hyderabad.
Jeyaseelan A.T. & S.Thiruvengadachari 1986, Current Drought monitoring system in Andhra Pradesh states. Report No: IRS-UP- NRSA-DRM-TR 03, National Remote Sensing Agency, and Hyderabad.
Karnik, V. & Algermissen, S.T., 1978, Seismic Zoning- Chapter in the Assessment and Mitigation of Earthquake Risk. UNESCO,Paris,pp11-47.
Massonnet, D. & Advagna,F. 1993, A full scale validation of radar interferometry with ERS-1: The Landers earthquake. Earth Observation Quarterly, No.41.
Rao, D.P. 1998, Remote sensing & GIS for sustainable development: An overview. Proc. Int. Symp. on Resource and Environmental Monitoring : Local, regional and global. Sept. 1-4,1998 Budapest, Hungary.
Rao, U.R. 1996, Space Technology for Sustainable Development. Tata McGraw-Hill Publishing company Ltd. New Delhi , India.
Vogel, A. 1980, Contribution of Space Technology to Earthquake Prediction, Research, Adv. Earth Oriented Application. Space Technology.
Massonnnet, D., M.Rossi, C.Carmona, F.Adragna, G.Peltzer, K.Feigl, & T.Rabaute, 1993, The displacement field of the Landers earthquake mapped by radar interferometry: Nature, v. 364, p. 138-142.
Merifield, P.m. & D.L.Lamar, 1975, Active and inactive faults in southern california viewed from Skylab: NASA Earth Resources Survey Symposium, NASA TM X-58168, v. 1, p.779-797.
Prior, D.B., J.M.Coleman, & L.E.Garrison, 1979, Digitally acquired undistroted side-scan sonar images of submarine landslides Mississippi River Delta: Geology, v. 7, p.
Yeats, R.S., K.Sieh, & C.A.Alklen, 1996, Geology of earthquakes: Oxford University Press, New York, NY.
Emergency management
Emergency management (or disaster management) is the discipline of dealing with and avoiding risks. It is a discipline that involves preparing for disaster before it occurs, disaster response (e.g. emergency evacuation, quarantine, mass decontamination, etc.), as well as supporting, and rebuilding society after natural or human-made disasters have occurred. In general, any Emergency management is the continuous process by which all individuals, groups, and communities manage hazards in an effort to avoid or ameliorate the impact of disasters resulting from the hazards. Actions taken depend in part on perceptions of risk of those exposed.
Effective emergency management relies on thorough integration of emergency plans at all levels of government and non-government involvement. Activities at each level (individual, group, community) affect the other levels. It is common to place the responsibility for governmental emergency management with the institutions for civil defense or within the conventional structure of the emergency services. In the private sector, emergency management is sometimes referred to as business continuity planning.
Emergency Management is one of a number of terms which, since the end of the Cold War, have largely replaced Civil defense, whose original focus was protecting civilians from military attack. Modern thinking focuses on a more general intent to protect the civilian population in times of peace as well as in times of war. Another current term, Civil Protection is widely used within the European Union and refers to government-approved systems and resources whose task is to protect the civilian population, primarily in the event of natural and human-made disasters. Within EU countries the term Crisis Management emphasises the political and security dimension rather than measures to satisfy the immediate needs of the civilian population. An academic trend is towards using the term disaster risk reduction, particularly for emergency management in a development management context. This focuses on the mitigation and preparedness aspects of the emergency cycle (see below).
Phases and professional activities
The nature of management depends on local economic and social conditions. Some disaster relief experts such as Fred Cuny have noted that in a sense the only real disasters are economic. Experts, such as Cuny, have long noted that the cycle of emergency management must include long-term work on infrastructure, public awareness, and even human justice issues. This is not important in developing nations. The process of emergency management involves four phases: mitigation, preparedness, response, and recovery.
Mitigation
Mitigation efforts attempt to prevent hazards from developing into disasters altogether, or to reduce the effects of disasters when they occur. The mitigation phase differs from the other phases because it focuses on long-term measures for reducing or eliminating risk. The implementation of mitigation strategies can be considered a part of the recovery process if applied after a disaster occurs. Mitigative measures can be structural or non-structural. Structural measures use technological solutions, like flood levees. Non-structural measures include legislation, land-use planning (e.g. the designation of nonessential land like parks to be used as flood zones), and insurance.
Mitigation is the most cost-efficient method for reducing the impact of hazards, however it is not always suitable. Mitigation does include providing regulations regarding evacuation, sanctions against those who refuse to obey the regulations (such as mandatory evacuations), and communication of potential risks to the public. Some structural mitigation measures may have adverse effects on the ecosystem.
A precursor activity to the mitigation is the identification of risks. Physical risk assessment refers to the process of identifying and evaluating hazards. The hazard-specific risk (Rh) combines both the probability and the level of impact of a specific hazard. The equation below gives that the hazard times the populations’ vulnerability to that hazard produce a risk. Catastrophe modeling The higher the risk, the more urgent that the hazard specific vulnerabilities are targeted by mitigation and preparedness efforts. However, if there is no vulnerability there will be no risk, e.g. an earthquake occurring in a desert where nobody lives.
Preparedness
In the preparedness phase, emergency managers develop plans of action for when the disaster strikes. Common preparedness measures include:
Another aspect of preparedness is casualty prediction, the study of how many deaths or injuries to expect for a given kind of event. This gives planners an idea of what resources need to be in place to respond to a particular kind of event.
Emergency Managers in the planning phase should be flexible, and all encompassing - carefully recognizing the risks and exposures of their respective regions and employing unconventional, and atypical means of support. Depending on the region - municipal, or private sector emergency services can rapidly be depleted and heavily taxed. Non-governmental oganizations that offer desired resources i.e. transportation of displaced homeowners to be conducted by local school district buses, evacuation of flood victims to be performed by mutual aide agreements between fire departments and rescue squads, should be identified early in planning stages, and practiced with regularity.
Response
The response phase includes the mobilization of the necessary emergency services and first responders in the disaster area. This is likely to include a first wave of core emergency services, such as firefighters, police and ambulance crews. When conducted as a military operation, it is termed Disaster Relief Operation (DRO) and can be a follow-up to a Non-combatant evacuation operation (NEO). They may be supported by a number of secondary emergency services, such as specialist rescue teams.
A well rehearsed emergency plan developed as part of the preparedness phase enables efficient coordination of rescue Where required, search and rescue efforts commence at an early stage. Depending on injuries sustained by the victim, outside temperature, and victim access to air and water, the vast majority of those affected by a disaster will die within 72 hours after impact.
Organizational response to any significant disaster - natural or terrorist-borne - is based on existing emergency management organizational systems and processes: the Federal Response Plan (FRP) and the Incident Command System (ICS). These systems are solidified through the principles of Unified Command (UC) and Mutual Aid (MA)
Recovery
The aim of the recovery phase is to restore the affected area to its previous state. It differs from the response phase in its focus; recovery efforts are concerned with issues and decisions that must be made after immediate needs are addressed. Recovery efforts are primarily concerned with actions that involve rebuilding destroyed property, re-employment, and the repair of other essential infrastructure. An important aspect of effective recovery efforts is taking advantage of a ‘window of opportunity’ for the implementation of mitigative measures that might otherwise be unpopular. Citizens of the affected area are more likely to accept more mitigative changes when a recent disaster is in fresh memory.
source: http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_management
Effective emergency management relies on thorough integration of emergency plans at all levels of government and non-government involvement. Activities at each level (individual, group, community) affect the other levels. It is common to place the responsibility for governmental emergency management with the institutions for civil defense or within the conventional structure of the emergency services. In the private sector, emergency management is sometimes referred to as business continuity planning.
Emergency Management is one of a number of terms which, since the end of the Cold War, have largely replaced Civil defense, whose original focus was protecting civilians from military attack. Modern thinking focuses on a more general intent to protect the civilian population in times of peace as well as in times of war. Another current term, Civil Protection is widely used within the European Union and refers to government-approved systems and resources whose task is to protect the civilian population, primarily in the event of natural and human-made disasters. Within EU countries the term Crisis Management emphasises the political and security dimension rather than measures to satisfy the immediate needs of the civilian population. An academic trend is towards using the term disaster risk reduction, particularly for emergency management in a development management context. This focuses on the mitigation and preparedness aspects of the emergency cycle (see below).
Phases and professional activities
The nature of management depends on local economic and social conditions. Some disaster relief experts such as Fred Cuny have noted that in a sense the only real disasters are economic. Experts, such as Cuny, have long noted that the cycle of emergency management must include long-term work on infrastructure, public awareness, and even human justice issues. This is not important in developing nations. The process of emergency management involves four phases: mitigation, preparedness, response, and recovery.
Mitigation
Mitigation efforts attempt to prevent hazards from developing into disasters altogether, or to reduce the effects of disasters when they occur. The mitigation phase differs from the other phases because it focuses on long-term measures for reducing or eliminating risk. The implementation of mitigation strategies can be considered a part of the recovery process if applied after a disaster occurs. Mitigative measures can be structural or non-structural. Structural measures use technological solutions, like flood levees. Non-structural measures include legislation, land-use planning (e.g. the designation of nonessential land like parks to be used as flood zones), and insurance.
Mitigation is the most cost-efficient method for reducing the impact of hazards, however it is not always suitable. Mitigation does include providing regulations regarding evacuation, sanctions against those who refuse to obey the regulations (such as mandatory evacuations), and communication of potential risks to the public. Some structural mitigation measures may have adverse effects on the ecosystem.
A precursor activity to the mitigation is the identification of risks. Physical risk assessment refers to the process of identifying and evaluating hazards. The hazard-specific risk (Rh) combines both the probability and the level of impact of a specific hazard. The equation below gives that the hazard times the populations’ vulnerability to that hazard produce a risk. Catastrophe modeling The higher the risk, the more urgent that the hazard specific vulnerabilities are targeted by mitigation and preparedness efforts. However, if there is no vulnerability there will be no risk, e.g. an earthquake occurring in a desert where nobody lives.
Preparedness
In the preparedness phase, emergency managers develop plans of action for when the disaster strikes. Common preparedness measures include:
- communication plans with easily understandable terminology and methods.
- proper maintenance and training of emergency services, including mass human resources such as community emergency response teams.
- development and exercise of emergency population warning methods combined with emergency shelters and evacuation plans.
- stockpiling, inventory, and maintain disaster supplies and equipment
- develop organizations of trained volunteers among civilian populations. (Professional emergency workers are rapidly overwhelmed in mass emergencies so trained, organized, responsible volunteers are extremely valuable. Organizations like Community Emergency Response Teams and the Red Cross are ready sources of trained volunteers. Its emergency management system has gotten high ratings from both California, and FEMA.)
Another aspect of preparedness is casualty prediction, the study of how many deaths or injuries to expect for a given kind of event. This gives planners an idea of what resources need to be in place to respond to a particular kind of event.
Emergency Managers in the planning phase should be flexible, and all encompassing - carefully recognizing the risks and exposures of their respective regions and employing unconventional, and atypical means of support. Depending on the region - municipal, or private sector emergency services can rapidly be depleted and heavily taxed. Non-governmental oganizations that offer desired resources i.e. transportation of displaced homeowners to be conducted by local school district buses, evacuation of flood victims to be performed by mutual aide agreements between fire departments and rescue squads, should be identified early in planning stages, and practiced with regularity.
Response
The response phase includes the mobilization of the necessary emergency services and first responders in the disaster area. This is likely to include a first wave of core emergency services, such as firefighters, police and ambulance crews. When conducted as a military operation, it is termed Disaster Relief Operation (DRO) and can be a follow-up to a Non-combatant evacuation operation (NEO). They may be supported by a number of secondary emergency services, such as specialist rescue teams.
A well rehearsed emergency plan developed as part of the preparedness phase enables efficient coordination of rescue Where required, search and rescue efforts commence at an early stage. Depending on injuries sustained by the victim, outside temperature, and victim access to air and water, the vast majority of those affected by a disaster will die within 72 hours after impact.
Organizational response to any significant disaster - natural or terrorist-borne - is based on existing emergency management organizational systems and processes: the Federal Response Plan (FRP) and the Incident Command System (ICS). These systems are solidified through the principles of Unified Command (UC) and Mutual Aid (MA)
Recovery
The aim of the recovery phase is to restore the affected area to its previous state. It differs from the response phase in its focus; recovery efforts are concerned with issues and decisions that must be made after immediate needs are addressed. Recovery efforts are primarily concerned with actions that involve rebuilding destroyed property, re-employment, and the repair of other essential infrastructure. An important aspect of effective recovery efforts is taking advantage of a ‘window of opportunity’ for the implementation of mitigative measures that might otherwise be unpopular. Citizens of the affected area are more likely to accept more mitigative changes when a recent disaster is in fresh memory.
source: http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_management
eQSO GATEWAY SENKOM
EQSO SOFTWARE
menembus jarak tanpa batas
menembus jarak tanpa batas
Dokumentasi ini membantu Anda menyiapkan fasilitas Gateway Eqso . Layanan ini memungkinkan komputer Anda menerima/mengirim sinyal audio dari
Internet ke udara (dan sebaliknya) menggunakan radio transceiver. Untuk bisa memberikan layanan ini, komputer Anda harus:
• PC standar (prosesor kelas Pentium I, kecepatan 200 MHz, memori 32 MB, ruang harddisk sisa minimal 1 MB, memiliki soundcard yang terpasang ke radio transceiver menggunakan rangkaian PTT Keyer yang berfungsi
Sebagai interface yang terpasang pada port Serial. untuk rf gateway aplikasi
Anda juga dapat menggunakan fasilitas ini untuk komunikasi tanpa menggunakan radio transceiver , yaitu caranya menggunakan headset yang terhubug ke Mic dan Speaker komputer. Untuk itu silahkan install dan jalankan
Untuk bicara tekan / klik tombol PTT lebih dahulu dan tahan.
Bila suara didengar tidak nyaman melalui HT/Internet, aturlah slider Vol pada kotak Mic dan Output sedemikian rupa agar terdengar enak.
Server ********
Port 500
Room senkom
Password *****
Callsign Masukkan Callsign anda dan akhiri dengan –L.contoh : 03.07 –L untuk (rf gateway)
Comment Isilah dengan namalengkap, no hp (email), kota/provinsi.(CONTOH)
Untuk RF gateway Squelch radio transceiver perlu ‘ditutup’ sehingga saat tidak ada sinyal, radio tidak mengeluarkan desis ke komputer. Jika transceiver Anda memiliki fasilitas Time-out Timer (TOT), aturlah lama satu kali transmit maksimal 3 menit (atau sesuai kebutuhan).
• Ada koneksi Internet. Bandwidth yang dipakai adalah 15 Kbps, dengan demikian modem dial-up 33,6 Kbps sudah lebih dari cukup untuk menikm
ati layanan ini.
ZELLO
Zello adalah Aplikasi push-to-talk atau mirip Walkie Talkie, aplikasi ini memungkinkan kita berkomunikasi melalui media suara atau voice antara sesama pengguna aplikasi Zello pada blackberry ,android,iphone dan media lainnya seperti PC atau Laptop. Dengan kualitas voice/suara yang sangat jelas tidak kalah ketika kita berbicara lewat telepon gitu. Aplikasi ini bisa anda dapatkan secara gratis, silahkan download langsung
SILAHKAN KLIK DISINI SOFTWARE ZELLO UNTUK ANDA
untuk pc/laptop/netbook
D1.EQSO GATEWAY ON/OFF KLIK DISINI
D.EQSO VERSI CLIENT KLIK DISINI
E.EQSO ON/OFF VERSI BAHASA INDONESIAKLIK DISINI
F.EQSO ON/OFF BHASA INDONESIA V.011
EQSO SENKOM WIDE SCREEN KLIK DISINI
KLIK DISINI UNTUK DOWNLOAD
EQSO SENKOM WIDESCREEN KLIK DISINI
E. EQSO GATEWAY WIDESCREEN KLIK DI SINI
3. EQSO VERSI UNTUK NETBOOK
00. KLIK DISINI UNTUK EQSO SENKOM R
4. eQSO GATEWAY VERSI LEBAR
untuk pc/laptop/netbook
SELANJUTNYA EQSO DIBAWAH INI
1.EQSO VERSI PC/LAPTOP
D1.EQSO GATEWAY ON/OFF KLIK DISINI
D.EQSO VERSI CLIENT KLIK DISINIE.EQSO ON/OFF VERSI BAHASA INDONESIAKLIK DISINI
F.EQSO ON/OFF BHASA INDONESIA V.011
EQSO SENKOM WIDE SCREEN KLIK DISINI
EQSO SENKOM WIDESCREEN KLIK DISINI
E. EQSO GATEWAY WIDESCREEN KLIK DI SINI
3. EQSO VERSI UNTUK NETBOOK
00. KLIK DISINI UNTUK EQSO SENKOM R
resolusi : 1000 x 559 px
4. eQSO GATEWAY VERSI LEBAR
Subscribe to:
Comments (Atom)